Akhirnya Herman Hadiri Sidang Kasus KPK Gadungan

Terkuak Alasan Pemberian Uang Rp 30 Juta Kepada Terdakwa KPK Gadungan

CIANJUR – Plt Bupati Cianjur, Herman Suherman akhirnya menghadiri sidang dengan kasus dugaan pemerasaan yang dilakukan oleh anggota KPK gadungan di Pengadilan Negari Cianjur, kemarin (12/6) siang.

Sebelumnya Herman dua kali tidak hadir dalam agenda penyampaian keterangan saksi di perkara pidana nomor: 84 /Pid.B/3019/PN.CJ di PN Cianjur dengan terdakwa Mustajab Latif.

Penasehat Hukum Plt Bupati Cianjur, Yudi Junadi, mengatakan, dalam dua kali persidangan sebelumnya, Herman Suherman tidak dapat memenuhi panggilansidang karena pada saat bersamaan harus menghadiri tugas kedinasan di luar kota terkait kedudukannya selaku Plt Bupati Cianjur.

“Untuk kepentingan itu, sesuai prinsip due processof law, kami sudah kirim surat pemberitahuan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan Majelis Hakim dalam perkara pidana ini,” kata dia.

Menurutnya, kehadiran Herman Suherman dalam sidang ketujuh tersebut dilandasi keinginan, untuk memberikan keterangannya sebagai saksi korban duduk perkara dugaan pemerasaan ini menjadi terang benderang dan transparan.

“Kedatangannya juga komitmen sebagai warga negara untuk senantiasa menempuh jalur hukum saat menghadapi kasus hukum dan ketiga bahwa panggilan menjadi saksi di Pengadilan adalah penghormatan atas prinsip negara hukum dan sekaligus kewajiban bagi warga negara yang baik,” ungkapnya.

Dalam sidang ketujuh tersebut Herman menjelaskan rankaian dugaan pemerasaan ayng dilakukan terdakwa bersama timnya. Dimana dilakukan tiga pertemuan yang menyebutkan akan adanya Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK di Cianjur, dengan Herman sebagai salah seorang target operasinya.

Setelah pertemuan pertama yang menyatakana danya OTT, terdakwa dan timnya kembali melakukan pertemuan. Bahkan dalam beberapa pertemuan tim dari terdakwa mendatangi Herman untuk menyampaikan permintaan dana untuk atensi ke petugas di KPK sekaligus memberikan nomer rekening yang harus ditransfer.

Di sisi lain, Oknum KPK gadungan melakukan pemerasan kepada Plt Bupati Cianjur, Herman Suherman serta mantan Sekda Cianjur, Oting Zaenal Mutaqin. Bahkan nilai nominal yang diminta terdakwa yang kasusnya tengah diproses di persidangan tersebut mencapai Rp 120 juta.

Hal itu terungkap dalam proses persidangan kasus pemerasan dengan terdakwa, Mustajab di Pengadilan Negeri Cianjur, Rabu (12/6). Sidang ketujuh yang dipimpin Lusiana Amping, dengan anggota Erlinawati dan M Syafrizal tersebut diagendakan penyampaian keterangan dari empat orang saksi, yakni Herman Suherman, Oting Zaenal, Solih dan istri dari Solih.

Dalam persidangan tersebut, Herman menjelaskan jika dirinya diminta uang oleh oknum KPK Gadungan beserta timnya sebagai bentuk atensiuntuk petugas KPK di Jakarta.

“Katanya ada atensi, dana tersebut dipakai untuk ke luar negeri. Hal itu disampaikan di pertemuan kedua setelah terjadinya OTT oleh KPK di Cianjur,” ujar Herman.

Menurutnya, di pertemuan berikutnya salah seorang yang datang bersama terdakwa di pertemuan pertama dan kedua, yakni Ridwan Mubarok memberikan nomer rekening yang harus ditransfer.

Herman mengaku uang senilai Rp 30 juta tidak langsung ditransfer, namun lantaran hampir setiap hari orang dekat dari terdakwa terus menghubungi maka dirinya kemudian menyuruh sekretaris pribadinya untuk mengirimkan uang ke rekening yang diterima sebelumnya.

“Saya merasa tertekan karena terus di hubungi, baik berupa chat ataupun telepon. Jadi saya kirimkan, karena tidak mau ambil pusing. Tapi saya juga kemudian berdiskusi dengan keluarga untuk melaporkan kejadian ini,” kata dia.

Menurut Herman uang yang ditransferkan itu merupakan uang pribadi. Sehingga nilai tersebut dianggapnya cukup besar sebagai kerugian materil dengan adanya pemerasan dari oknum itu.

Selain Herman, Mantan Sekda Cianjur, Oting Zaenal Mutaqin mengaku juga sempat didatangi oleh terdakwa. Sebelum pertemuan, salah seorang dari tim terdakwa menghubungi Oting dan memberitahu jika ada anggota KPK yang ingin bertemu.

“Sejak awal saya curiga, tidak mungkin KPK tiba-tiba ingin bertemu dan melalui perantara. Secara pola pun sudah tidak masuk akal, tapi saya layani untuk membuktikan orang tersebut benar atau tidak dari KPK,” kata dia.

Pada pertemuannya dengan mantan sekda yang kini menjadi Plt Kepala Disdikbud itu, terdakwa menyebutkan akan ada OTT. Namun pejabat selanjutnya akan aman dan jika Oting ingin memiliki jabatan, bahkan yang tertinggi di tingkat kabupaten bisa diurus kan dengan mudah.
Tetapi, terdakwa meminta uang sebesar Rp 120 juta untuk mengurus permohonan jabatan tersebut kepada kepala daerah pengganti dari bupati yang ditangkap KPK.

“Saya bilang saya mah tidak mau jabatan lagi, jadi sekda kan sudah pernah. Apalagi harus mengeluarkan nominal yang tidak sedikit. Setelah ditolak, terdakwa ataupun timnya tidak pernah berkomunikasi lagi dengan saya,” kata dia.(bay/red)