Pakar: Gelaran Pileg dan Pilpres Sebaiknya Terpisah

Melihat Fenomena Beban Kerja dan Jatuhnya Korban Meninggal

0 88

CIANJUR – Pakar Hukum Tata Negara, Dedi Mulyadi menilai pelaksanaan Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) harus dipisahkan, mengingat hal tersebut membuat para petugas di tingkat bawah, terutama KPPS mendapat banyak tekanan dan sangat kelelahan hingga ada yang meninggal dunia.

Menurutn Dedi, kebijakan pemilu perlu dievaluasi secara keseluruhan, terutama kaitan dengan Pileg dan Pilpres digelar serentah. Hal itu menjadikan proses di tingkat bawah, yakni di KPPS menjadi panjang dan beban berat bagi mereka.

“Kebijakan untuk pemilu berikutnya, Pileg dan Pilpres ini dipisahkan. Itu bisa jadi alternatif untuk segi sistem,” kata dia kepada Cianjur Ekspres, Senin (22/4).

Dia menjelaskan, perubahan kebijakan tersebut merupakan pekerjaan rumah dan tugas dari anggota legislatif yang baru. Dimana mereka harus melihat kondisi lapangan, terlebih dengan adanya petugas-petugas yang meninggal dunia akibat kelelahan.

“Kebijakan pelaksanaan di lapangan memang oleh KPU, tapi KPU pun menjalankan mandat dari Undang-undang pemilu. Maka dari itu, harus dari regulasinya juga dievaluasi, dengan memperhatikan kondisi saat ini. Itu tentu jadi tugas dari legislatif yang baru nantinya,” kata dia.

Di samping itu, Dedi juga berpandangan jika faktor penyebab banyaknya petugas KPPS yang kelelahan hingga meninggal dunia, diakibatkan karena tekanan yang besar. Tekanan itu bukan hanya diakibatkan pemilu yang disatukan, tapi juga stigma yang diciptakan oleh pihak tertentu.

Menurutnya, saat ini ada pihak yang sengaja menciptakan prasangka dan kecurigaan berlebihan terhadap penyelenggara, dimana KPU dinilai tidak netral dan tidak profesional. Hal itupun berimbas pada petugas di tingkat bawah.

“Kondisi ini menjadi beban psikologis terhadap petugas di bawahnya. Mereka berhadapan dengan stigma itu,” tuturnya.

Secara politik, lanjut dia, harus ada perubahan secara keseluruhan untuk menghilangkan stigma tersebut. KPU pun harus memberi keyakian penuh terhadap kontestan politik jika mereka profesional.

“Dengan begitu, tekanan terhadap petugas bisa lebih ringan. Namun secara garis besar memang perlu banyak evaluasi dari penyelenggaraan kali ini,” pungkasnya.(bay/yis/sri)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.