Warga Binaan Lapas Bingung Memilih Calon

Akibat Tidak Ada Sosialisasi Caleg, Presiden dan Wakil Presiden Pada Pemilu 2019

Tak Ada Sosialisasi Calon, Warga Lapas Bingung Memilih

CIANJUR – Ratusan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) kelas IIB Cianjur bakal menyalurkan hak pilihnya pada Rabu (17/4) mendatang. Sayangnya, tidak ada sosialisasi terkait calon-calon legislatif ataupun presiden kepada warga binaan, sebagai landasan siapa yang akan mereka pilih.

Kepala Lapas Cianjur, Gumilar, mengatakan, warga binaan yang memiliki hak pilih lebih kurang 500 orang, terbagi dalam dua Tempat Pemungutan Suara (TPS). “Memang cukup banyak, bahkan sampai dibagi untuk dua TPS,” kata dia kepada Cianjur Ekspres belum lama ini.

Dia mengungkapkan, para warga binaan untuk saat ini baru mendapatkan sosialisasi terkait tata cara pencoblosan dan jenis-jenjs suara. Hal itu dilakukan oleh KPU Cianjur, setelah pihak lapas bersurat ke penyelenggaraan pemilu tersebut.

Namun, lanjut dia, untuk sosialisasi daftar calon, baik untuk DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, DPD, DPR RI, ataupun presiden dan wakil presiden hingga saat ini belum pernah dilakukan. “Memang baru sosialisasi hal teknis, kalau siapa saja calonnya, tidak ada,” tuturnya.

Gumilar mengaku jika pihaknya hanya mengandalkan KPU dalam melakukan sosialisasi. Mengingat jika lapas bukan merupakan kawasan bebas untuk berkampanye, apalagi perorangan.

“Memang diharapkan ada solusi lain, supaya sosialisasi bisa maksimal, agar warga binaan tahu siapa yang harus mereka pilih dengan kondisi yang terbatas ini,” kata dia.

Gumilar menjamin, meskipun akses informasi sulit masuk, namun tidak akan ada penggiringan suara di Lapas Cianjur. Pasalnya saat pelaksanaan pun akan ada saksi dan pengawas di TPS.

“Kami pastikan berjalan jujur aman dan lancar, tidak ada yang namanya penggiringan suara untuk memenangkan salah satu calon,” tuturnya.
Ketua KPU Cianjur, Hilman Wahyudi, mengatakan, kewenangan KPU hanya sebatas sosialisasi untuk hal teknis, tidak sampai menyosialisasikan calon dan visa misinya.

“Waktunya memang terbatas, akses ya tidak mudah juga. Jadi memang kami juga dalam sosialisasi hanya untuk hal teknis, dan itu sudah dilakukan pekan lalu,” singkatnya.

Di sisi lain, Komisioner Bawaslu Kabupaten Cianjur, Hadi Dizkri Nur, mengatakan, pihaknya akan berupaya mencegah terjadinya kecurangan dalam pelaksanaan pencoblosan nantinya, dengan meningkatkan peran dari pengawas TPS.

“Bukan hanya di Lapas, tapi di semua titik pun kami akan awas secara maksimal. Dan kami harap memang tidak ada uang namanya penggiringan suara atau migrasi suara, semua harus berjalan secara jujur dan adil,” ucapnya.

Sementara itu, Aliansi Masyarakat Untuk Penegakkan Hukum (Ampuh) berpandangan jika KPU seharusnya menyiapkan solusi untuk mengoptimalkan sosialisasi ke tempat-tempat tertentu yang tidak bisa siapa saja masuk ke dalamnya.

Di Lapas misalnya, akses informasi dari luar sangat sulit masuk, bukan hanya dari media mainstream tapi juga lantaran tidak diperbolehkannya warga binaan menggunakan telepon pintar.

“Jadi memang mereka tertutup dari informasi, di situ tanggung jawab dari penyelenggara. Bagaimana mereka mau memilih untuk menentukan wakil mereka di parlemen, serta memilih pemimpin negara jiga sosok calonnya tidak diketahui,” ujar Presidium AMPUH, Yana Nurzaman.

Dia mengatakan, KPU seharusnya bisa membuat tabel khusus yang disebar di Lapas untuk menjadi sumber informasi bagi warga binaan. Mengingat jika membawa satu per satu calon tidak akan bisa.

“Makanya daripada masih mempertanyakan jadi tanggungjawab siapa, penyelenggara harus sigap untuk menyiapkan sarana sosialisasi ke tempat yang sulit diakses. Bukan hanya Lapas, tapi titik lainnya. Minimalnya mereka tahu siapa yang harus mereka pilih nantinya,” tegas dia.(bay/sri)