Anggaran Bantuan untuk PAUD Mencuat Dalam Sosialisasi BPK dengan Kades

0 110

CIANJUR – Para Kepala desa di Kabupaten Cianjur, mengikuti sosialisasi pengawasan pengelolaan Dana Desa (DD) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Barat di Aula Le Eminence Hotel Cipanas-Ciloto, Senin (25/3).

Ketua DPC Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Cianjur, Beni Irawan mengucapkan banyak terima kasih kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat yang telah memberikan sosialisasi pengawasan tentang penggunaan DD terhadap para kepala desa se-Kabupaten Cianjur.

“Penting rasanya kami sebagai kepala desa yang juga sebagai penerima anggaran Dana Desa (DD) dari APBN. Dengan begitu diharapkan apa yang telah disampaikan oleh BPK sangat bermanfaat,” terang Beni kepada Cianjur Ekspres.

Beni mengatakan, kegiatan sosialisasi bersama BPK ini agar terus dilakukan karena dengan begitu pemahaman tentang regulasi yang selama ini diterapkan para kepala desa bisa dipahami dengan baik dan benar.

“Ada beberapa regulasi yang memang berseberangan. Di antaranya penerapan anggaran peruntukan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), ternyata hal tersebut masih simpang siur,” katanya.

Kepala Desa Cibadak Kecamatan Cibeber Elan Hermawan mengaku merasa masih banyak regulasi yang harus benar-benar dipahami oleh para kepala desa. Karena menurutnya, selama ini pihaknya telah menganggarkan dari DD untuk kepentingan pendidikan seperti PAUD.

“Simpang siur, regulasi tersebut seharusnya ditegaskan boleh dan tidaknya. Karena kalau berdasarkan perundang-undangan DD digunakan untuk kepentingan pendidikan diperbolehkan,” katanya.

Plt Bupati Cianjur Herman Suherman mengatakan, Kabupaten Cianjur memiliki 360 desa dan kelurahan di 32 kecamatan. Tahun ini, Pemerintah Pusat telah menggelontorkan dana desa sebesar Rp 412,6 miliar untuk Kabupaten Cianjur.

“Dana desa tahun ini naik dibandingkan tahun sebelumnya senilai Rp 346,8 miliar,” kata dia.
Herman berharap dengan adanya dana desa yang digelontorkan pemerintah pusat dapat memacu percepatan pembangunan di Kabupaten Cianjur. Dengan begitu, kesejahteraan warga di wilayah pedesaan lebih meningkat.

“Kami sangat berterima kasih atas kunjungan BPK yang telah melaksanakan sosialisasi pembinaan pengawasan kepada para kepala desa dalam upaya pengelolaan dana desa yang ada di Kabupaten Cianjur,” ujarnya.

Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Arman Syifa mengatakan, tahun sebelumnya pernah mengadakan kegiatan serupa. Namun menurutnya masih banyak kepala desa yang belum memahami betul tentang penggunaan DD.

“Kaitan dengan regulasi, sebenarnya itu mekanisme pekerjaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Saya harapkan apa yang kita paparkan para kepala desa benar-benar memahaminya,” tandasnya.(yis/red)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.