Perempuan dan Politik Masa Kini

Oleh : Hanna Septia Melinda

0 60
TAHUN 2019, kini telah memasuki tahun politik bagi warga negara Indonesia, yang mana tepat pada tanggal 17 April nanti akan dilaksanakannya pemilihan umum yakni pemilihan presiden dan juga pemilihan anggota legislatif. Dapat kita lihat bahwasanya capres dan cawapres dalam pemilihan kali ini ialah dari kaum pria.
Namun saja berbeda dengan pemilihan anggota legislatif, kini tidaklah sedikit dari kaum perempuan yang mencalonkan diri untuk menjadi bagian dari anggota legislatif. Ini merupakan salah satu sumbangsih besar dari perempuan dalam dunia politik. Mereka ingin ikut andil dalam politik, khususnya dalam bidang pemerintahan.
Setelah adanya emansipasi wanita, kini gerakan perempuan semakin berkembang. Perempuan tidaklah terkekang dan juga tidak hanya berada dalam dapur, sumur, dan kasur. Hak-hak perempuan memang sudah merdeka, namun saja sebagian warga negara Indonesia itu sendiri masih melekat dengan budaya patriarki, yang mana masih beranggapan bahwa kekuasaan laki-laki lebih tingging dibanding dengan perempuan. Paradigma ini selalu disandingkan dengan agama.
Hai ini sudah tidak asing lagi menjadi bahan perbincangan, salah satunya oleh kaum marginalitas. Perempuan merupakan salah satu makhluk yang berharga dan dimuliakan dalam Islam. Tuhan menciptakan perempuan dengan menganugerahkan sifat yang lemah lembut dan juga penyayang. Dalam Islam, tidaklah sedikit dalil yang membahas tentang keutamaan perempuan. Salah satunya yaitu, perempuan yang sholehah itu lebih baik daripada 70 orang pria yang sholehah. Berbicara perempuan, lantas bagaimanakah hak perempuan dalam politik?
Berkaca pada sejarah, bahwasanya Ummu Hani pernah memberi jaminan keamanan (suaka politik) kepada sekelompok orang musyrik, dan tindakannya dibenarkan oleh Nabi saw. Aisyah bersama-sama dengan  para sahabat yang laki-laki, memimpin dalam perang Jamal melawan Ali bin Abi Thalib, berkenaan dengan isu suksesi pergantian kekhalifahan saat itu. Ini merupakan salah satu keterlibatan perempuan dalam dunia politik.
Dalam negara Indonesia, telah dibuat aturan tentang kewajiban 30 persen bagi caleg perempuan. Aturan tersebut tertuang dalam sejumlah UU, yakni UU No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR-DPRD yang di dalamnya juga memuat aturan terkait Pemilu tahun 2009.
Seturut data Inter Parliamentary Union (IPU), seperti dikutip Scholastica Gerintya (2017) di level ASEAN Indonesia menempati peringkat keenam terkait keterwakilan perempuan di parlemen. Sementara di level dunia internasional, posisi Indonesia berada di peringkat ke-89 dari 168 negara, jauh di bawah Afganistan, Vietnam, Timor Leste, dan Pakistan.
Namun, dari pemilu ke pemilu, peta kekuasaan terkait keterwakilan perempuan cenderung tidak tampak mengalami perubahan, bahkan menunjukkan tren negatif.
Pada Pemilu 2004 sebanyak 65 perempuan berhasil mendapatkan kursi di parlemen. Jumlah itu hanya menyumbang 11, 82 persen keterwakilan perempuan di DPR. Pada Pemilu 2009 jumlah keterwakilan perempuan di parlemen naik menjadi 17, 86 persen. Sayangnya, jumlah itu turun sedikit menjadi 17, 32 persen di Pemilu 2014. Saat ini, dari total 560 anggota DPR RI, 97 di antaranya adalah perempuan. Angka-angka itu sekaligus menunjukkan bahwa kuota 30 persen perwakilan perempuan di parlemen belum sepenuhnya termaksimalkan.
Meskipun demikian, perempuan adalah bagian dari politik. Keterlibatan dan keterwakilan perempuan dalam politik kini tidak perlu dicemaskan dan juga sudah menjadi kepercayaan. Di Indonesia itu sendiri tidaklah sedikit perempuan yang ikut terlibat dalam politik dan bahkan pernah ada yang menjabat sebagai Presiden hingga disebut perempuan nomor 1 di negara Indonesia ini.
Selain itu banyak pula perempuan yang menjadi seorang pemimpin dan sukses dalam bidang yang dipimpinnya. Ini merupakan gerakan perempuan yang bersifat positif dan merupakan salah satu bukti bawa perempuan yang memiki sikap lemah lembut namun mampu menjadi seorang pemimpin. Tidak masalah perempuan ikut serta dalam politik bahkan menjadi seorang pemimpin, tetapi bagi yang sudah berumah tangga jangan sampai melupakan kewajibannya dan harus tetap patuh terhadap suaminya sebagai pemimpin dalam rumah tangga.**

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.