Tahun 2020, Pemkab Cianjur Prioritaskan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Kemiskinan

0 85

CIANJUR – Pemerintah Kabupaten Cianjur bakal menjadikan bidang kesehatan, kemiskinan, dan reformasi birokrasi sebagai prioritas pembangunan di 2020, di samping memantapkan membangunan infrastruktur jalan.

Kepala Badan Perencananaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Cianjur, Agus Indra, mengatakan, tema dan prioritas pembangunan di 2020 ialah memantapkan pembangunan infrastruktur yang didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) berakhlak mulia untuk mewujudkan ekonomi yang berdaya saing.

Oleh karena itu, Pemkab Cianjur bakal melakukan peningkatan aksesibiitas dan kualitas pendidikan, peningkatan aksesibilitas dan kualitas sehatan untuk mencegah stunting, pengetasan kemingkinan, serta peningkatan reformasi birokrasi.

“Keempat elemen itu penting untuk mewujudkan pembangunan yang disertai SDM yang berkualitas serta berakhlak,” kata dia kepada Cianjur Ekspres, Rabu (13/3).

Menurutnya, untuk bidang pendidikan pemkab akan melakukan peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan managemen pendidikan melalui standarisasi dan penjaminan muta, serta peningkaatan muti tenaga pendidikan dan kependidikan melaui akselerasi kualifikasi guru.

“Sama halnya dengan pendidikan, untuk kesehatan juga akan dilakukan peningkatan sarana prasarana, perilaku dan kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan pola hidup bersih dan sehat, serta peningkatan mutu pelayuanan kesehatan masyarakat,” tuturnya.

Dalam pengetasan kemiskinan, lanjut dia, akan dilakukan upaya peningkatan keberdayaan dan kualitas hidup masyarakat perdesaan. Ditambah dengan pengembangan ekonomi syariah dan pengembangan ekonomi perdesaan.

“Akan juga dilakukan peningkatan produksi keanekaragaman dan keamanan pangan di daerah. Dilengkapi dengan pembangunan kelembagaan usaha dan pasar berbasis potensi keunggulan lokal,” tuturnya.

Dia menambahkan, daya beli pun perlu ditingkatkan melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, ditunjang dengan peran pemerintah daerah dan dunia usaha dalam mendukung kegiatan permberdayaan masayrakat dan pengembangan usaha UMKM.

Menurutnya, dari sisi reformasi birokrasi juga akan ditingkatanm melalui peningkatan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan transparan.

“Akan juga dilakukan peningakatan kapasitas kelembagaan dan profesionalisme aparatur pemerintah daerah dan desa, serta peningkatan efektivitas dan egisiensi penyelenggaraan pemerintah,” tuturnya.(bay/red)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.