Pemecatan Sepihak Bisa Berujung Pada Proses Hukum

0 206

RASONALISASI pengawai non-PNS di RSUD pagelaran dinilai bisa berujung pada proses hukum. Mengingat surat pemberhentian pegawai dianggap cacat hukum.

Presidium LSM Aliansi Masyarakat untuk Penegakkan Hukum (Ampuh) Cianjur, Yana Nurzaman, mengatakan, pelaksanaan Rasionalisasi Pegawai Non PNS di RSUD Pagelaran oleh jajaran direksi mencerminkan ketidakadilan, bahkan dianggap ngawur.

Apalagi, lanjut dia, setelah meneliti dan mempelajari Surat Keputusan Dirut RSUD Pagelaran tentang Rasionalisasi Pegawai NonPNS di RSUD Pagelaran, pihaknya menilai bahwa surat itu tersebut cacat secara hukum dan proses pemberhentian menjadi tidak sah.

Apalagi, surat yang berdasarkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Pagelaran nomor 800.Kep146.19/RSUD-Pgl/2019 tentang rasionalisasi pegawai tersebut hanya ditandatangani oleh Kasubag Tata Usaha, Hasan. Sementara bagian kolom tandatangan Direktur Rumah Sakit Pagelaran, dr Awie Darwizah tampah kosong.

“Artinya sampai SK tersebut diterima oleh para pegawai non PNS yang diberhentikan, hak-hak dan kewajiban mereka yang diberhentikan tidak gugur, begitupun pihak Direksi RSUD Pagelaran masih berkewajiban untuk memenuhi hak-hak karyawan tersebut sampai adanya perbaikan terhadap SK yang telah dikeluarkan tersebut,” kata dia kepada Cianjur Ekspres, Minggu (24/2).

Yana mengaku, heran terhadap direksi yang berani menyampaikan SK, dimana didalamnya tidak dibubuhi tanda tangan basah Direktur dan berstempel resmi RSUD Pagelaran. Karena cacatnya secara hukum SK tersebut, dia berharap seluruh karyawan yang terkena musibah pemberhentian untuk tetap melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai karyawan RSUD Pagelaran seperti biasanya.

“Untuk jajaran direksi, kami mendesak untuk segera menarik SK tersebut sebelum menjadi pangkal kegaduhan,” tegas dia.

Selain cacatnya SK pemberhentian tersebut, lanjut Yana, Ampuh mencium aroma busuk, yang tidak lain dan tidak bukan hadirnya subjektivitas dan faktor like and dislike pada proses keluarnya SK tersebut. Hal itu dianggap menyesatkan dan sangat tidak mencerminkan rasa keadilan.

“Fakta yang berhasil kami gali dan kumpulkan menunjukan adanya kealergian khususnya dari Direktur terhadap karyawan yang berafiliasi kepada Ormas Kepemudaan tertentu, sehingga karyawan yang berafiliasi dengan Ormas/OKP itu hampir semuanya terkena musibah pemberhentian,” kata dia.

Dia pun mendorong agar pegawai yang terkena musibah harus berani melawan kebijakan Direksi yang menunjukan aroganisme dan sewenang-wenang tersebut. Bahkan Yana menyebutkan jika perkara surat pemberhentian tersebut bisa diproses secara hukum.

“Bisa masuk dalam gugatan hukum, karena suratnya pun cacat hukum. Kami akan kawal jika ini berproses,” kata dia.

Plt Bupati Cianjur, Herman Suherman, mengatakan, seharusnya surat yang dikeluarkan tersebut ditandatangani oleh direktur langsung. Namun dirinya akan berkoordinasi terlebih dulu dengan Badan Kepegawaian Pendidikan dan pelatihan Daerah terkait surat tersebut.

“Apakah ada sistem lain yang diterapkan sehingga tidak perlu ada tandatangan direktur atau bagaimana, nanti saya koordinasi dulu dengan BKPPD supaya jelas,” kata dia.

Sementara itu, Direktur RSUD pagelaran, dr Awie Darwizar masih belum bisa dimintai keterangan terkait hal tersebut. Setelah dihubungi beberapa kali pun tidak ada jawaban, termasuk melalui pesan singkat.

Di sisi lain, Koordinator LSM Gerakan Masyarakat Bongkar Korupsi (Gembok) Cianjur, Dedy Toser Mulyadi, mengaku, pihaknya masih terus mengawal kasus hukum yang dilaporkan ke Kejaksaan Negeri Cianjur terkait dugaan korupsoi dan penyalahgunaan wewenang oleh Direksi RSUD Pagelaran.

Menurutnya, informasi terakhir laporan tersebut sudah ada kemajukan, dimana Direktur RSUD pagelaran sudah cukup bukti dalam tindakan atau perbuatan melawan hukum.

“Sekarang tinggal mencari dan menghitung kerugian negara. kami akan terus kawal. Supaya kasusnya sampai ke persidangan,” kata dia.

Dedi mengatakan, dengan adanya perkara baru terkait pemberhentian yang dinilai cacat hukum pun akan menambah catatan buruk direksi RSUD Pagelaran. “yang sudah diproses kini berjalan, ditambah dengan perkara sekarang. Jadi sudah sangat terlihat permasalahan di managemen RSUD Pagelaran itu,” kata dia.

Seperti yang diketahui, Sejumlah pihak melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenangan dengan adanya persentasi insentif Direrktur RSUD Pagelaran dari jasa pelayanan yang ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) yang mencapai angka 10 persen dari hasil tarif layanan di RSUD tersebut.

Perlu diketahui, pembagian tersebut tercatat dalam Surat Keputusan Direktur RSUD Pagelaran nomor 445/1509/RSUD-Pgl/2018 tentang Keputusan Direktur RSUD Pageralan tentang pembanguna hasil tarif layanan di RSUD Pagelaran Kabupaten Cianjur yang ditetapkan 1 Agustus 2018.

Pada lampirannya, dari 100 persen pendapatan dibagi dua, yakni untuk jasa sarana dan prasarana sebesar 40 persen serta jasa pelayanan sebesar 60 persen. Dari 60 persen jasa pelayanan, dibagi dua kembali yakni untuk jasa pelayanan direktur sebesar 10 persen dan jasa pelayanan karaywan sebesar 50 persen dari pendapatan.(bay/red)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.