PSI Pertanyakan Kasus OTT Bupati ke Dewan

Ampuh: Seharusnya Mendorong Proses Hukum di KPK, Bukan Ke DPRD

0 70

CIANJUR – Pengurus DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Cianjur mendatangi Gedung DPRD Kabupaten Cianjur, kemarin (10/1). Mereka melakukan audensi dan mempertanyakan kinerja Dewan dan soal pengawasan terhadap kepala SMP di Kabupaten Cianju yang terlibat kasus dugaan korupsi DAK pendidikan yang dilakukan Bupati Cianjur (non-aktif) Irvan Rivano Muchtar.

Ketua DPD PSI Kabupaten Cianjur, Deni Nurjana mendorong para anggota Dewan untuk melakukan tindakan pemanggilan kepada 130 kepala SMP di Kabupaten Cianjur yang terlibat dugaan korupsi DAK pendidikan.

“Kehadiran kami hari ini (kemarin, red) sebetulnya untuk audensi saja. Dan alhamdulillah kami bisa diterima dengan baik oleh ketua DPRD Kabupaten Cianjur,” kata dia kepada wartawan, kemarin.

Pihaknya bermaksud meminta informasi perkembangan pasca-OTT bupati kemarin. Sebab, banyak titipan aspirasi dari masyarakat bahwa fungsi legislator belum ada tindakan, dan DPRD Kabupaten Cianjur dinilai kurang hadir untuk mewakili rakyatnya.

“Ketika kami melakukan blusukan banyak warga yang bertanya, ‘kok fungsi pengawasan legislator kita bagaimana nih? Belum ada perkembnagan. Sebetulnya berapa sih yang terlibat, apakah DPRD pernah memanggil para kepala sekolah yang diduga terlibat dalam modus di OTT kemarin dan lain sebagainnya,” ungkapnya.

Dani mengungkapkan, jawaban dari ketua Dewan pun cukup normatif dan berhenti berdebat ketika pihaknya meminta publikasi terkait apapun, mulai dari prestasi dan lainnya.

“Tetapi pak ketuanya sendiri bilang, kita selesai debat karena kita tidak senang dengan publikasi. Yang jadi aneh buat kami bagaimana masyarakat bisa tahu terkait perkembangan-perkembangan hasil kinerja wakil rakyatnya, ketika memang publikasi saja tidak mau. Ada hal yang memang kami tidak menemukan titik temu dan itu hak beliau, kami tidak bisa memaksa dan lainnya,” paparnya.

Daniel Tumiwa, Kader PSI mengaku sangat memperhatikan perkembangan Cianjur sampai ke pelosok. Bukan hanya masyarakat, namun juga dia mengamati setiap langkah DPRD Kabupaten Cianjur yang masih nihil terkait kasus korupsi ini.

“Korupsi terjadi karena tingkat pengawasan Dewan tidak berjalan dengan baik. Tidak melakukan investasi secara politik, bisa memperlihatkan kepada warga Cianjur bahwa memang DPRD memilih diam, yang justru memunculkan kecurigaan warga terhadap DPRD. DPRD akan lebih gigih mengawasi agar tidak terjadi praktek korupsi setelah ini. Apalagi Cianjur adalah produk kepemimpinan dinasti,” ungkapnya.

Bukan hanya Daniel saja, namun juga para kader PSI lainnya pun tergerak dan mengikuti audensi di DPRD secara langsung untuk meminta penjelasan, terkait tindakan anggota Dewan terhadap kasus korupsi DAK pendidikan yang dipotong sebesar 14,5 persen dari total keseluruhan Rp 48,8 miliar tersebut.

“Yang turun mengikuti audensi bukan hanya saya saja, tetapi juga seluruh caleg DPR RI Dapil III Jabar, dan caleg DPRD Provinsi Jabar, dan Kabupaten Cianjur. Belum lagi ditambah dengan beberapa kader dari pusat. Mengapa semua turun? Karena kami ingin membuktikan bahwa kami serius untuk benar-benar memberantas korupsi. Kejadian OTT bupati adalah momentum terbaik untuk Cianjur bangkit menjadi kabupaten dengan peningkatan pesat,” ujar Daniel.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Cianjur, Yadi Mulyadi SH dalam menanggapi hal tersebut, menyebutkan bahwa ranah hukum memang sudah ada di KPK. Namun untuk tupoksi Dewan dalam bidang pengawasan tetap berjalan.

“Jadi hasil pertemuan tadi, PSI ini sangat konsen terhadap isu korupsi. Mereka ingin mengatahui tentang OTT Bupati Cianjur. Kami menjawab kalau ranah hukum sudah ada di KPK, berarti tupoksi Dewan dalam bidang pengawasan tetap berjalan sebagaimana mestinya, bahkan kami lebih kencang lagi melakukan pengawasan,” ungkapnya.

Yadi melanjutkan, karena mereka sering bertanya dan sering di tanya oleh masyarakat, melihat bahwa DPRD Kabupten Cianjur kurang publikasinya, ada koreksi kalau memang dianggap kurang. Diharapkan untuk ke depannya bisa melakukan pulikasi yang cukup dan dikembalikan lagi kepada kekuatan anggara DPRD ada atau tidaknya.

“Secara personal dan praksional kami memberikan publikasi kebebasan untuk mengawasi anggota dewan praksi atau komisi secara personal untuk melakukan publikasi dan secara personal menyebarkannya. Jadi kan itu tidak memakai anggaran, jadi pemerintah lebih efektif,” kata Yadi.

Di sisi lain, Presidium LSM Ampuh Kabupaten Cianjur, Yana Nurjaman, mengaku tidak paham dengan apa yang dikehendaki oleh kawan-kawan PSI dengan membawa permasalahan tindak pidana pemerasan terhadap 140 SMP penerima DAK SMP Tahun Anggaran 2018 oleh Bupati IRM yang sekarang ini sedang ditangani oleh penyidik KPK dibawa-bawa ke lembaga legislatif. Seharusnya menunggu dan dorong proses hukum yang sedang berjalan di KPK agar segera dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor untuk disidangkan.

“Adapun kalau kawan-kawan di PSI ini menemukan alat bukti baru yang sekiranya bisa menguatkan alat bukti yang sudah dipegang oleh penyidik KPK, ya seharusnya menyerahkan alat bukti baru itu ke penyidik KPK bukan membawanya ke lembaga legislatif,” ungkapnya.

Perihal adanya keinginan kawan-kawan dari PSI agar DPRD Kabupaten Cianjur memanggil 140 Kepala SMP penerima DAK 2018 ini (bukan 130 kepala SMP) seperti yang disampaikan oleh kawan-kawan PSI, mesti jelas dulu tujuan pemanggilan itu untuk apa? Sebab kewenangan penyidikan sedang dilaksanakan oleh penyidik KPK.

“Akan lebih elok manakala kawan-kawan PSI mendorong kinerja fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Cianjur pada pelaksanaan anggaran DAK Tahun Anggaran 2019 ini, sehingga tidak terjadi berbagai pungutan ilegal seperti tahun-tahun anggaran sebelumnya,” tuturnya.(job3/red)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.