Komisi IV DPRD Dorong Mutu Pendidikan di Cianjur

Peningkatan SDM Tenaga Pendidik dan Kependidikan Harus Dilakukan

0 70

CIANJUR – Komsi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cianjur akan terus mendorong agar kualitas pendidikan di Kabupaten Cianjur bisa terus meningkat. Peningkatan sumber daya manusia (SDM) pendidik dan tenaga kependidikan perlu mendapatkan perhatian serius.

Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Cianjur, Tavip Darmawan mengungkapkan, sesuai dengan kewenangan bahwa perencanaan sesuai dengan implementasi yang dilakukan, mulai dari regulasinya bahwa belum lama ini DPRD mengusung regulasi Perda Pendidikan.

“Menapa? Karena kami melihat untuk IPM pendidikan di Cianjur ini kurang bagus. Jadi banyak hal yang harus diperbaiki dari tatanan managemen, SDM sampai dengan implementasi di lapangan banyak hal yang memang harus diperbaki di Cianjur,” kata Tavip kepada Cianjur Ekspres, Rabu (8/1)

Hasil pengawasan, lanjut dia, selalu direkemondasikan kepada pihak eksekutif untuk ditindak lanjuti dalam upaya peningktan kualitas pendidikan. “Di rapat kerja juga sama, meskipun dalam pandangan kami memang Dinas Pendidikan untuk tingkat leader nya kurang koperatif dan itu yang terjadi. Kami selalu berusaha sesuai dengan kewenganan kami, banyak hal yang kami koreksi, kami kritisi,” ungkapnya.

Dalam upaya tersebut, dewan menginginkan ada peningkatan perbaikan SDM di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikdub) Kabupaten Cianjur. Selain itu, Dewan pun menginginkan perbaikan dalam sistem jalur komunikaksi dari dinas sampai ke tingkat bawah.

“Kami juga menginginkan optimalisasi pembangunan infrastruktur pendidikan di Canjur yang kami tahu buktinya di lapangan banyak sekolah sudah rusak dan tidak layak, atau mungkin pembangunannya kurang maksimal, sehingga ada bangunan yang roboh dan sebagainya,” tuturnya.

Dijelaskan Tavip, hal-hal tersebut lah yang menjadi sorotan dewan sehingga endingnya bicara regulasi. Salah satu hal untuk memperbaiki itu yakni dengan mengusung regulasi di bidang pendidikan, yaitu penyelenggaraan pendidikan, dan juga yang menjadi bahan sorotan dewan adalah masukan atau usulan-usulan dari tenaga honorer.

“Kami tahu bahwa mereka menuntut hak mereka, sesuatu hal yang wajar dan kami sudah selayaknya memperjuangkan itu sebagai wakil rakyat. Makanya salah satu poin dalam regulasi itu adalah bagaimana pemerintah memberikan penghargaan yang layak dengan memberikan insentif, atau bayaran yang optimal dan sesuai di atas kebutuhan minimum mereka dituangkan dalam regusali itu,” jelasnya.

Selama ini, lanjut dia, kenapa Cianjur sendiri tidak bisa memberikan bantuan yang maksimal untuk para guru honorer, karena alasannya regulasi.

“Ketika kami melanggar itu niat baik jadi salah juga, makannya kami perjuangkan regulasinya, itu yang kami maksud adalah SDMnya. SDM pendidik harus baik bagaimana mereka bisa bekerja dengan baik sementara kebutuhan hidupnya tidak diperhatikan, mereka kan manusia, mereka perlu hidup karena mereka juga mempunyai keluarga anak dan istri,” paparnya.

Tavip menuturkan, para guru honorer mempunyai hak untuk di hargai. Dengan harapan itu, dewan akan terus berupaya bahwa tingkat SDM pendidikan itu bisa naik, kemudian juga bagaimana dewan ingin dalam regulasi itu penempatan jenjang karir di dinas pendidikan itu profesional. Misalkan penunjukan kepala sekolah atau jabatan-jabatan tertentu di lingkup Dinas Pendidikan

“Kami ingin itu dilakukan secara profesional melihat kemampuan mereka, kelayakan mereka untuk menempati suatu posisi tidak mau adanya dikatakan jabatan balas budi atau apa, dan kami tidak mau di Cianjur ada jabatan transaksional. Kalau itu terjadi maka tingkat IPM pendidikan di Cianjur saya yakin tidak akan meningkat, dan akan menimbulkan hal-hal yang tidak baik,” pungkasnya. (job3/sri).

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.