Mahasiswa Minta Hak Politik Bupati Dicabut

0 63

CIANJUR – Presiden Mahasiswa Universitas Suryakancana (Unsur) Kabupaten Cianjur, Panji Sukmayadi, mengatakan, dalam OTT tersebut KPK mengamankan uang Rp 1.556.700.000 dalam mata uang rupiah.

Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar, disangkakan melanggar pasal 12 huruf f atau Pasal 12 huruf f atau Pasal 12 B Undang-Undang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK mendapat perhatian khusus dari aktivis mahasiswa Cianjur, dan mendukung penuh upaya pemberantasan korupsi di lingkungan Pemkab Cianjur.

“Kami mendukung penuh upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK di Kabupaten Cianjur,” kata Panji.

Panji meminta KPK untuk menerapkan pasal TPPU dan mencabut hak politik bagi Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar agar sesuai dengan kejahatan yang telah dilakukannya.

“Alhamdulillah kami bersyukur praktek kotor Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar tertangkap KPK, namun saya meminta KPK tegas untuk menerapkan pasal TPPU dan mencabut hak politiknya,” terang Panji.

Senada disampaikan Ketua Bidang PTKP HMI Cabang Cianjur Deder Romansyah, pihaknya meminta KPK untuk mengusut dengan tuntas kejahatan yang telah dilakukan Irvan Rivano Muchtar yang diduga menyunat dana pendidikan.

“Korupsi dana pendidikan adalah kejahatan luar biasa, karena telah mengambil hak anak-anak generasi penerus bangsa untuk mendapatkan pendidikan yang layak,” ujarnya.

Deder meminta agar KPK tegas menerapkan pasal TPPU dan mencabut hak politik Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar. “KPK harus tegas menerapkan pasal TPPU dan mencabut hak politiknya, karena sudah mengingkari kepercayaan masyarakat dan jelas merugikan rakyat banyak,” tandasnya.

Di samping itu, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HIM) Cabang Cianjur melakukan aksi tabur bunga di halaman Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Cianjur, Kamis (13/12).

Aksi tersebut merupakan sebuah reaksi dari para mahasiswa setelah Komisi Pemberansan Korupsi (KPK) berhasil menangkap Oprasi Tangkap Tangan (OTT) kepala daerah Cianjur, Rabu (12/12) lalu.

Koordinator aksi, Dede Romansah, mengatakan, setelah mendapatkan informasi bahwa yang bersangkutan telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, pihaknya pun akan terus melakukan pengawalan.

“Kami meminta hak politiknya agar dicabut, karena melihat dari kondisi hari ini setelah menjabat setelah tiga tahun terakhir sebagai kepala daerah, banyak sekali kejanggalan – kejanggal terutama di Disdik,” ucapnya kepada wartawan di sela aksi.

Pihaknya mendesak agar kepala daerah yang telah terjerat kasus korupsi agar KPK menerapkan pasal TPPU agar sesuai dengan kejahatan yang telah dilakukan. “Kalau perlu kami akan terus gelar aksi serupa untuk memberikan dukungan para KPK,” ucapnya.

Dia menambahkan, HMI Cabang Cianjur di rencanakan akan ikut serta dan begabung bersama dengan masyrakat Cianjur lainnya di alun-alun Cianjur dalam aksi syukuran dukungan terhadap KPK.

“Intinnya setiap elemen harus mendukung tindakan-tindakan KPK supaya lebih kuat, tidak hanya berdasarkan isu,” pungkasnya.(yis/bay/red)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.