Bongkar Dugaan Korupsi RSUD Pagelaran

Elemen Masyarakat Sampaikan Berkas Dugaan Korupsi ke Kejari

0 65

CIANJUR – Sejumlah elemen masyarakat melaporkan dugaan kasus korupsi yang terjadi di RSUD Pagelaran ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Cianjur, kemarin (26/11). Laporan masyarakat tersebut diwarnai dengan aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh mahasiswa, pemuda, dan lembaga kemasyarakatan di halaman kantor Kejaksaan Negeri Cianjur.

Koordinator LSM Gerakan Masyarakat Bongkar Korupsi (Gembok) Cianjur, Dedy Toser Mulyadi, mengatakan, laporan yang dilakukannya sebagai bukti dukungan nyata terhadap pemerintahan saat ini guna mengawal dugaan kasus di RSUD Pagelaran.

“Kalau mental aparat pejabatnya seperti ini bisa kacau. Laporan ini saya lakukan untuk menepis tanggapan dari masyarakat bahwa kasus di RSUD Pagelaran yang saya hembuskan akan berhenti, kasus ini akan dikawal sampai ke penegak hukum dan dikawal juga oleh mahasiswa,” kata Dedy kepada wartawan saat menggelar jumpa pers setelah melakukan laporan ke kejaksaan, Senin (26/11)

Dedy mengatakan, kasus yang ia hembuskan saat ini ruang lingkupnya sudah berada di ranah hukum. “Sudah bukan kewajiban saya lagi. Saya sudah serahkan berkas atas pengaduan laporan, kami juga sertakan bukti yang dilampirkan berikut kuitansinya lengkap,” kata Dedy.

Dedy menegaskan, kasus yang dilaporkan adalah adanya dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan di RSUD Pagelaran. Dalam laporan disebutkan bagi hasil yang dilakukan dari keuntungan rumah sakit tidak sesuai dengan Payung hukum Permendagri Nomor 61 tahun 2007. Seharusnya dalam peraturan tersebut bagi hasil keuntungan dilakukan 53 persen untuk jasa layanan sarana prasarana, dan 47 persen untuk jasa layanan.

“Di RSUD Pagelaran malah mengeluarkan SK baru dan membatalkan SK sebelumnya. Di situ pembagian jasa layanan juga tak sesuai,” katanya.

Koordinator aksi dari Himpunan Mahasiswa Tdjianjur, Fadil Muhamad, mengaku cukup miris melihat kasus ini. Pasalnya, di tengah kebutuhan pelayanan kesehatan bagi warga malah ada kegiatan yang diduga tindak pidana korupsi. “Saya miris sekali hal ini harus dituntaskan dan harus ditindak,” kata Fadil.

Fadil menjelaskan, pihaknya hari ini tak menggulirkan wacana atau hoaks karena sebelumnya pihaknya sudah berdiskusi. “Maka dibuatlah laporan, saya berharap kejaksaan bisa mengungkap secepatnya,” kata Fadil.

Diberitakan sebelumnya, Sejumlah pihak menyayangkan persentasi insentif Direrktur RSUD Pagelaran dari jasa pelayanan yang ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) yang mencapai angka 10 persen dari hasil tarif layanan di RSUD tersebut.

Perlu diketahui, pembagian tersebut tercatat dalam Surat Keputusan Direktur RSUD Pagelaran nomor 445/1509/RSUD-Pgl/2018 tentang Keputusan Direktur RSUD Pageralan tentang pembanguna hasil tarif layanan di RSUD Pagelaran Kabupaten Cianjur yang ditetapkan 1 Agustus 2018.

Pada lampirannya, dari 100 persen pendapatan dibagi dua, yakni untuk jasa sarana dan prasarana sebesar 40 persen serta jasa pelayanan sebesar 60 persen. Dari 60 persen jasa pelayanan, dibagi dua kembali yakni untuk jasa pelayanan direktur sebesar 10 persen dan jasa pelayanan karyawan sebesar 50 persen dari pendapatan.

Di sisi lain, dari daftar terima jasa pelayanan kesehatan umum pada Agustus 2018 oleh Dirut RSUD Pagelaran dr Awie Darwizar sebesar Rp 10.196.706 (sudah dipotong pajak). Pada September 2018 lalu, dr Awie juga menerima uang senilai Rp 11.076.687 berdasarkan bukti dari daftar rincian pembagian jasa pelayanan kesehatan umum RSUD Pagelaran.

Bahkan, ada bukti transfer uang dari Bendahara Pengeluaran RSUD Pagelaran Neneng Mulyani kepada rekening pribadi dr Awie sebesar Rp 49.653.000 tertanggal 18 Oktober 2018 dengan nomor referensi 060Y81140011829. Belum diketahui secara pasti uang tersebut bersumber dari mana dan untuk apa.

Namun, bukti-bukti tersebut menjadi dasar laporan ke Kejari Cianjur atas dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan RSUD Pagelaran oleh sejumlah elemen masyarakat.(bay/red)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.