KPU Minta Warga ke Disduk

Untuk Mempermudah dan Antisipasi Terjadi Data Ganda

0 30

CIANJUR – Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Hilman Wahyudi mengatakan, agar masyarakat tidak malas datang ke Dinas Kependudukan dan atau ke lembagaan negara untuk mengurusi data kependudukan seperti identitas diri.

“Untuk mempermudah dan antisipasi terjadi data ganda, saya harap masyarakat tidak malas untuk datang ke Kantor Dinas Kependudukan atau lembaga kenegaraan untuk mengurusi data identitas diri,” kata Hilman Wahyudi, belum lama ini.

Hilman mengatakan, kalau urusan pemilu itu sudah sangat jelas identitas yang dibutuhkan. “Urusan pemilu ini kan terkait dengan identitas,” terang Hilman.

Hilman berharap sekali masyarakat yang belum lengkap identitas pribadinya agar segera mengurus ke Dinas Kependudukan. “Jadi saya harap sekali bagi masyarakat yang belum memilik atau belum jelas indentitas dirinya agar segera mengurusnya,” terang Hilman.

Hilman mengatakan, ketika semua data kependudukan masyarakat sudah semua terurus dan tertata rapih maka dipastikan tidak akan ada lagi persoalan di pemilu 2019 nanti. “Dengan begitu, tidak akan ada persoalan di pemilu nanti,” tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cianjur Hilman Wahyudi mengatakan, persoalan Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) non Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang berjumlah 382 ribu lebih yang sempat menjadi temuan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) belum lama ini di selesaikan dan sudah di plenokan.

“DP4 non DPT itu sudah ditindak lanjuti,” kata Ketua KPU Kabupaten Cianjur Hilaman Wahyudi, saat di temui di sela-sela acara deklarasi Pemilu damai di lapang depan Istana Cipanas baru-baru ini.

Hilman mengatakan, berdasarkan data-data yang dimiliki KPU dari data Pilgub 2018 yang tidak memenuhi syarat (TMS), data dari Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil (Disdukcapil), dan data TMS yang dimiliki KPU maka timbul angka di 65 ribu data lebih. Selanjutnya KPU pun langsung turun kelapangan dengan menugaskan PPK dan juga PPS se-Kabupaten Cianjur. Hasilnya permasalahan tersebut bisa diselesaikan.

“Temuan yang berjumlah 65 ribu lebih DP4 non DPT itu pun sudah kita selesaikan dan sudah di rapat plenokan di Jawa Barat,” katanya.

Sementara itu, Anggota Koordinator Divisi Pencegaha Pengawasan Humas dan Hubungan Antar Lembaga, Hadi Dzikri Nur mengakaui acara yang digelar bersama Panwascam se-Kabupaten Cianjur di salah satu hotel di Cipanas terkait tahapan penyempurnaan DPT dan pencermatan hasil Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) secara Nasional.

Hadi mengatakan, ada enam Provinsi di Indonesia yang ditunda penetapan DPTnya, yaitu salah satunya Provinsi Jawa Barat karena bermasalah.

“Dengan begitu, Bawaslu Kabupaten berupaya untuk melakukan pengawasan yang baik terhadapa DPT ini, dengan cara melakukan perbandingan data sambil mencari data kongkrit DPT,” ujarnya.

Hadi mengatakan, langkah yang paling konkrit harus faktualisasi, karena saat ini DP4 non DPT sebanyak 382 ribu lebih. “Hingga saat ini belum ada kepastian dari pihak KPU,” tegasnya. (yis/sri)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.