Empat Zonasi Situs Belum Ditata

Harus Dikaji Mendalam dan Mengembangkan Desa Penyangga di Gunung Padang

0 26

CIANJUR – Tim Ahli Cagar Budaya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat memaparkan sejumlah kajian yang harus diperhatikan terkait rencana pembangunan Situs Gunung Padang. Beberapa poin mengenai pengelolaan cagar budaya nasional itu, dinilai dapat menjadi pembahasan lebih lanjut sebelum Pemprov Jabar melakukan konservasi dan renovasi.

Ketua Tim Ahli Cagar Budaya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat sekaligus Arkeolog, Luthfi Yondri mengatakan, Situs Gunung Padang saat ini masih perlu penataan di setiap zonasinya. Dia menjelaskan, ada empat zonasi yang belum selesai ditata sampai sekarang.

”Gunung Padang itu terbagi menjadi zona inti, penunjang, penyangga, dan pengembangan. Sebut saja zona 1, 2, 3, dan 4. Yang sudah masuk dalam penetapan cagar budaya nasional itu baru 29,1 hektare, untuk zona 1, 2, dan 3,” ujar dia kepada wartawan, Rabu (21/11).

Luthfi mengungkapkan, tidak boleh ada lagi proses pembangunan di zona 1 dan 2. Bangunan tambahan tidak dianjurkan untuk berdiri lagi di sana, terlebih jika tidak berfungsi sebagai pelindung situs.

Menurut dia, bangunan tambahan untuk meningkatkan nilai situs dapat dibangun di zona 3. Bangunan-bangunan terkait informasi situs, seperti site museum yang mencakup informasi Situs Gunung Padang bagi pengunjung. Luthfi menegaskan, hanya pembangunan seperti itu saja yang diperbolehkan di zona tersebut.

”Tidak boleh ada usaha ya. Kalau lahan usaha, nanti bisa di zona 4 saja yang memang belum ada batasan jelasnya. Luasan zona 4 untuk menunjang Gunung Padang memang diserahkan pada pemprov, karena sepertinya akan menyinggung wilayah Sukabumi juga,” ucapnya.

Dia menambahkan, sebenarnya pihak terkait yang akan mengurus kelangsungan Situs Gunung Padang harus memperhatikan kesiapan situs. Menurut Luthfi, situs megalitikum itu tidak akan pernah siap dikembangkan jika hanya menjadi satu-satunya area yang ditonjolkan.

Oleh karena itu, lanjut dia, tim peneliti sudah melakukan kajian pada akhir 2016 lalu mengenai pengembangan pariwisata penyangga Situs Gunung Padang. Luthfi mengaku, tim mengaki sejumlah wilayah yang bisa mendukung dan mengurai arus wisata Gunung Padang.

”Ini penting, karena kalau semua pengunjung datang ke situs tanpa batasan. Maka situs tidak akan mampu menampung, apalagi dengan angka kunjungan yang mencapai ratusan ribu per tahun. Sekarang saja, sudah ada bagian struktur yang rusak,” kata dia.

Oleh karena itu, perlu ada kajian mendalam mengenai cara membuat alur kunjungan ke Gunung Padang. Salah satunya dengan mengembangkan desa penyangga di sekitar situs. Luthfi juga menyarankan, agar disediakan sarana audiovisual untuk pengunjung yang menunggu giliran atau yang tidak bisa mendaki ke atas.

Selain itu, diharapkan juga ke depannya pemberlakuan batas waktu kunjungan setiap rombongan dapat diterapkan. Setidaknya setiap 20 pengunjung, dapat menikmati wisata idealnya selama 15-30 menit. Hal itu, dianggap dapat mencegah kerusakan tangga batu maupun keseluruhan situs.

Sementara itu, Wakil Bupati Cianjur Herman Suherman mengaku, siap untuk membantu pemprov dalam mengembangkan situs tersebut. Rencananya, kawasan penunjang akan mulai ditata pada 2019 mendatang.

”Tapi, meskipun nantinya situs ditata oleh Pemprov Jabar, pengelolaan Gunung Padang akan tetap dilakukan Pemkab Cianjur,” kata Herman.

Pemkab juga turut berkontribusi dari segi pembangunan infrastruktur, ditargetkan akhir tahun 2018 pembangunan sarana yang dibutuhkan selesai. Menurut dia, perluasan jalan, memungkinkan setidaknya dua kendaraan dapat melintas menuju situs.

”Diharapkan, seluruh target terwujud. Supaya Cianjur ke depannya bisa punya wisata sekelas Candi Borobudur. Warga di lingkungan Gunung Padang juga bisa terbantu dari sektor wisata,” ujar dia.(bay/red)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.