Diduga Buntut Demo, PT Tirta Jaya ‘Diusir’ dari Jangari

0 253

CIANJUR – Diduga gara-gara aksi unjuk rasa para petani ikan KJA di Jangari pada Rabu (14/11) lalu, pemilik KJA Tirta Jaya di Blok Malingping Desa Mande Kecamatan Mande, H Hamdan ‘diusir’ oleh PT Pembangkit Jawa Bali (PJB) Badan Pengelola Waduk Cirata (BPWC) tertanggal 13 November 2018. Surat peringatan penertiban wisata motor ATV itu keluar diduga setelah Hamdan menjadi koordinator aksi unjuk rasa para petani KJA.

“Dampak dari unras kemarin di Dewan, saya kena imbasnya,” ucap H Hamdan kepada Cianjur Ekspres, Kamis (15/11).

Hamdan mengatakan, kalaupun betul adanya surat dari PT PJB BPWC, warga lainnya yang tinggal di sekitaran bibir genangan Waduk Cirata-Jangari tidak mendapatkan surat yang sama.

“Ketika saya tanya ke warga sekitar, tidak ada yang mendapatkan surat seperti yang saya terima. Ini ada apa?,” terang Hamdan.

Hamdan menjelaskan, seharusnya kalau memang tidak diperbolehkan untuk menggunakan fasilitas PT PJB BPWC, kenapa hanya pihaknya saja dan bukan ke semua yang menggunakan fasilitas tersebut. Padahal, menurutnya, banyak bangunan bahkan yang permanen akan tetapi tidak ada surat peringatan yang disebar ke mereka (warga).

“Kenapa pembongkaran bangunan di atas tanah BPWC tidak dirobohkan semua. Ada apa di balik ini semua?,” katanya.

Hamdan menyakini, dengan adanya surat peringatan yang diterimanya itu berawal dari aksi unras para petani ikan KJA di Jangari. Menurutnya, permasalahan yang sebenarnya adalah terkait penertiban KJA. Akan tetapi malah arena wisata motor ATV yang sedang dikelolanya di Malingping Desa Mande, Kecamatan Mande.

“Permasalahan yang sebenarnya itu eksekusi yang dilakukan tim satgas BPWC, terkait KJA. Tapi sekarang malah turun surat ke saya terkait pembongkaran bangunan atau tempat wisata yang saat ini di kelola,” katanya.

Adapun isi surat dari PT PJB BPWC yang diterima oleh H Hamdan sebagai pemilik Kolam Tirta Jaya di Jangari, dan juga sebagai Ketua Kelompok Penggerak Pariwisata Tirta Jangari H Hamdan, yakni: Penghentian penggunaan tanah aset PT Pembangkit Jawa Bali (BJB) Badan pengelola waduk cirata (BPWC) di Blok Malingping Desa Mande Kecamatan Mande Kabupaten Cianjur bahwa saat ini H Hamdan sebagai pengelola kegiatan motor ATV dan pengguna lahan aset PT BPWC agar menghentikan kegiatan di daerah lahan tersebut.

Dan apabila tidak menghentikan kegiatan penggunaan lahan aset tanah milik PT BPWC, pihak BPWC akan bekerja sama dengan Satpol PP Kabupaten Cianjur, dan aparat TNI, Polri akan melakukan penutupan dan pembongkaran secara paksa.

Di sisi lain, Sudar, 38, pemilik kolam jaring apung (KJA) di Blok Jatinenggang, Desa Bobojong, Kecamatan Mande, mengaku tak dapat uang pengganti setelah dua unit KJA-nya dieksekusi. Dia sendiri memiliki 11 unit, dan yang tersisa saat ini ada 9 unit KJA.

“Setelah dieksekusi, saya tidak dapat uang pengganti sepeser pun,” kata Sudar saat ditemui di Waduk Jangari kepada Cianjur Ekspres, Kamis (15/11).

Sudar mengatakan, dirinya sejak 1998 menggeluti dan berusaha untuk memiliki KJA tersebut. Berawal dari satu petak dan terbuat dari bahan bambu, Sudar merintis usahanya hingga saat ini dirinya memiliki 11 KJA dan tersisa tinggal 9 unit KJA karena yang dua unitnya sudah dieksekusi tim satgas dari BPWC.

Sudar mengaku, dua bulan ke belakang sebelum dilakukan eksekusi oleh petugas, memang sempat diberikan kabar bahwa kolamnya akan dieksekusi. Tapi Sudar tidak pernah untuk menyetujui dan menandatangani surat pernyataan.

“Memang saya dikasih tahu bahwa kolam yang dua unit itu akan dieksekusi, tapi saya tidak pernah setuju,” katanya.

Padahal, menurut Sudar, pembuatan satu unit KJA itu bisa mencapai Rp 30 juta. Mulai dari besi, drum pelampung, jaring, dan satu saung untuk memberikan pakan ikan.

“Kalau bikin rumah juga, ukuran 4 x 6 bisa menghabiskan Rp 20 juta. Artinya biaya yang dikeluarkan lebih dari Rp 50 juta.

Menurutnya, bukan uang pengganti yang ia dapat, akan tetapi uang sebesar Rp 700 ribu itupun dari hasil penjualan besi sisa eksekusi. Sudar berharap pemerintah jangan melanjutkan penertiban petani KJA, melainkan di tata rapih dan petani pun akan siap menerimanya.(yis/red)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.