Tolong Perjelas Nasib Kami!

Demo ke DPRD, Petani KJA Minta Dihentikan Penertiban KJA

0 62

CIANJUR – Para petani Kolam Jaring Apung (KJA) Waduk Cirata-Jangari bisa bernafas lega hingga beberapa waktu ke depan. Pasalnya, penertiban KJA akan dikaji ulang agar lebih tetap sasaran dan sesuai komitmen, dimana untuk awal-awal hanya kolam yang tidak produktif yang akan ditertibkan.

Kesepakatan tersebut didapat setelah, ribuan petani Kolam Jaring Apung (KJA) di Waduk Cirata terutama yang berada di kawasan Jangari mengepung Gedung DPRD Kabupaten Cianjur, Rabu (14/11). Mereka mendesak anggota Dewan Cianjur menyuarakan aspirasi petani untuk menghentikan dan menolak penertiban KJA.

Hal dari audiensi yang berjalan alot di ruang rapat gabungan DPRD Kabupaten Cianjur tersebut membuat ribuan petani KJA bergemuruh memanjatkan syukur di depan Gedung DPRD Kabupaten Cianjur. Walaupun hanya dihentikan sementara, setidaknya KJA yang masih aktif kini dapat dioperasikan lagi.

“Dari hasil audiensi, keputusannya tetap ada penertiban tapi hanya untuk KJA yang mangkrak/tidak aktif. Sudah ada petisi yang dibuat, akan disampaikan kepada pemerintah provinsi,” ujar Perwakilan Petani KJA Cirata Edi Supiandi, Rabu (24/11).

Dia mengatakan, petani mengharapkan ada pembahasan mengenai kuota secara lebih lanjut bersama Pemprov Jabar. Menurut dia, pemangkasan dari sekitar 77 ribu menjadi 5.000 KJA dirasa tidak akan mampu mengakomodir kebutuhan ribuan petani setempat. Menurut dia, idealnya disediakan sekitar 12 ribu KJA untuk seluruh petani.

Selain itu juga, Edi juga menyoroti proses eksekusi yang berjalan sejak pertengahan 2018 kerap kali tidak sesuai komitmen dimana KJA aktif pun ikut ditertibkan. Akhirnya, beberapa petani kehilangan lahan mereka meskipun tidak termasuk ke dalam area yang ditertibkan.

“Makanya kami selalu meminta eksekusi dihentikan saja, karena berkaitan dengan nasib kami. Bukan kami bermaksud melawan aturan pemerintah, kami siap dibina tapi tolong perjelas nasib kami,” ujar dia.

Edi mengungkapkan, Waduk Cirata sudah menjadi lapangan pekerjaan yang menjanjikan bagi mereka. Mayoritas petani maupun warga, terbantu mulai dari aspek sosial ekonomi maupun SDM di lapangan. Kalaupun harus beralih profesi, sebaiknya ada pertimbangan tempat usaha bagi petani. Tak hanya itu, Edi menilai, pelatihan pun segera diberikan kepada para petani jika sewaktu-waktu mereka harus alih profesi secara permanen.

“Kami minta untuk dibina sejak sekarang, karena bukan hal mudah untuk alih profesi. Ibaratnya, tidak mungkin langsung bercocok tanam setelah kami biasa budi daya ikan,” ucapnya.

Menanggapi hal tersebut, Dan Sektor 12 sekaligus Ketua Satgas, Kolonel Satriyo Medi Sampurno mengatakan, revitalisasi Citarum melalui penertiban KJA sejauh ini dilakukan sesuai dengan prosedur.

Sebelumnya, banyak petani yang mengaku jika ada ketidaksesuaian dalam proses penertiban. Salah satunya, penertiban yang menyentuh KJA dengan jumlah di bawah standar Satgas.

“Saya tegaskan, seluruh prosesnya dilakukan dengan sesuai. Selalu ada sosialisasi dulu, hanya sayangnya apa yang kami sampaikan tidak diterima oleh petani-petani lainnya,” kata dia.

Oleh karena itu, dia membantah jika tim asal menertibkan KJA. Menurut dia, ada ketentuan yang menjadi acuan tim. Salah satunya terkait jumlah KJA, petani dengan 0-20 KJA tidak akan disentuh penertiban.

Kemudian petani dengan 21-90 KJA akan terkena penertiban sebanyak 20 persen, petani dengan 90-200 KJA ditertibkan sebanyak 25 persen dan seterusnya. Sejauh ini Satgas bekerja tanpa menyalahi ketentuan tersebut, selama petak yang ada tidak dipecah-pecah dengan sengaja.

Tim memastikan seluruh perhitungan sudah dirancang, dan penertiban memang harus dilakukan. Soalnya, Waduk Cirata itu sudah overload.

“Jadi kami tidak asal eksekusi, tujuan kami pun jelas. Ini untuk mewujudkan Citarum yang bersih, sehat, indah, dan lestari. Dan jelas, tidak bisa instan karena prosesnya panjang,” ucapnya.

Dia memastikan, meskipun akhirnya KJA harus ditertibkan dengan jumlah yang jauh lebih sedikit dari sebelumnya. Tim tidak akan mengabaikan nasib petani KJA ke depannya.

Satriyo menjelaskan, jika Pangdam III Siliwangi dan Papernas sudah membahas terkait alih ptofesi dan usaha bagi petani KJA. Dengan kata lain, target penataan 2019 dapat terwujud dibarengi dengan kondisi petani yang juga terjamin.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cianjur, Andri Suryadinata, menuturkan, pihaknya akan terus berupaya menampung dan memperjuangkan apa yang diinginkan para petani KJA. Rencananya dalam waktu dekat akan diupayakan audiensi antara pentai KJA dengan Pemprov Jabar.

“Seperti yang hari ini digelar, itu kan atas hasil aspirasi yang lalu kemudian dipertemukan semuanya. Selanjutnya, akan diagendakan pertemuan dan audiensi dengan Pemprov Jabar,” pungkasnya.(bay/red)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.