BPN Belum Terima Tanda Bukti

Terkait Pengajuan Sertifikat Lahan Landasan Pesawat Meneteri Susi di Cisel

0 11

CIANJUR – Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Cianjur bakal menindak lanjuti dan memproses sertifikat lahan milik Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Susi Pudjiastuti di Cianjur Selatan. Namun BPN meminta pihak Susi menunjukkan surat permohonan awal, supaya bisa segera diproses.

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur, Lutfi Zakaria mengatakan, pihaknya belum mengetahui ada proses sertifikasi lahan yang belum kunjung tuntas yang dimiliki Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Susi Pudjiastuti. Sejauh ini BPN Cianjur belum dapat tanda bukti permohonan yang disampaikan ke BPN.

“Kalau ada tanda bukti kemudian ditunjukkan, tentu kami akan telusuri dan proses. Kami sebelumnya belum tahu jika ada permohonan tersebut,” kata Lutfi kepada Cianjur Ekspres, Rabu (7/11).

Menurutnya, selama dua tahun menjadi Kepala Pertanahan Cianjur, belum ada pihak yang menanyakan atau memprotes lagi pengajuan sertifikat yang menurut Menteri Susi belum kunjung selesai. “Tidak tahu kalau oleh pejabat yang sebelumnya. Yang jelas selama dua tahun saya menjabat, belum ada (laporan, red),” ungkapnya.

Oleh karena itu, kata Lutfi, pihaknya mengharapkan pihak Menteri Susi untuk segera datang ke kantor BPN dan menunjukan surat tanda bukti permohonan. Dengan begitu, prosesnya sudah sampai mana akan ketahuan.

“Apakah ada kendala atau tidak perlu ditelusuri terlebih dahulu, tapi kami perlu melihat dulu surat tanda permohonannya. Kami pasti proses dengan secepatnya,” katanya.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan RI Susi Pudjiastuti menilai buruknya kinerja Badan Pertanahan Nasional (BPN) di wilayah Cianjur. Pasalnya sejak membeli tanah di Kecamatan Cidaun untuk digunakan sebagai landasan kapal terbang beberapa tahun lalu, hingga saat ini menteri yang terkenal “nyentrik” itu belum mendapatkan sertifikat.

Bahkan dia menilai buruknya birokrasi di tubuh pemerintahan Cianjur, membuat pengurusan amdinistrasi surat menyurat terlambat hingga belasan tahun seperti yang dialami dirinya.

“Zaman belum jadi menteri sudah susah, sekarang sudah jadi menteri pun masih tetap saja susah tidak seperti di daerah lain di Indoensia, yang sudah terbuka untuk investor dalam mengurus segala sesuatunya,” kata Susi.

Dia menilai birokrasi yang menyulitkan investor dan calon investor untuk berinvestasi di daerah seharusnya segara dipangkas dengan memberikan berbagai kemudahan agar roda perekonomian dapat berjalan pesat.(bay/sri)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.