Enam ASN Dipecat Tidak Hormat

Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Korupsi

0 54

CIANJUR – Sebanyak lima pejabat diberhentikan secara tidak hormat dan satu pejabat lainnya masih diberhentikan sementara lantaran melakukan tindak pidana korupsi. 

Keenam Aparatur Sipil Negara (ASN) tersebut yakni EI, HK, AA, GJ, MJ, dan DM. Lima di antaranya sudah mendapatkan vonis bahkan telah menjalankan masa tahannya. Sementara satu lainnya, yaitu DM masih dalam proses inkrah atau putusan sehingga statusnya diberhentikan sementara.

“Untuk EI, HK, AA, GJ, dan MJ sudah diberhentikan secara tidak hormat pada akhir Oktober 2018,” ungkap kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Cianjur, Tohari Sastra.

Dia menjelaskan, pengambilan dan penerapan sanksi tegas hingga pemberhentian tersebut didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Kepala Badan Kepegawaian Nasional, nomor 182/6597/SJ, nomor 15/2018, dan nomor 153/KEP/2018 pada 13 September 2018.

Surat Keputusan Bersama (SKB) itu berisi tentang penegakan hukum terhadap pegawai negeri sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tidak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.

Dalam poin kedua bagian a, pejabat pembina kepegawaian dan pejabat yang berwenang kepada PNS yang telah ditajatuhi hukuman berdasar putusan pengadilan atas tindakan pidana kejatahan jabatan atau yang berhubungan dengan jabatan bakal dijatuhi sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.
“Itu juga berlaku untuk tindak pidana korupsi, sebab berhubungan dengan jabatannya,” ucap dia.

Menurutnya, jika tidak diterapkan sanksi tersebut, maka ada penjatuhan sanksi kepada pejabat pembina kepegawaian dan pejabat yang berwenang. “Batas akhirnya sebenarnya Desember, tapi segera kami berikan sanksi dan diteapkan pada lima orang serta yang satu lagi menunggu putusan pengadilan. Kalau tidak, Kepala BKPPD, sekda, hingga kepala daerah yang terkena sanksi,” ucapnya.

Dia memaparkan kelima orang yang sudah diberhentikan tersebut telah ada yang menjalani hukumannya di penjara dan ada yang baru-baru ini divonis. Belum adanya penekanan atas regulasi sebelumnya, membuat pemkab baru menetapkan sanksi berat setelah keluarnya SKB.

“Dalam aturan sebelumnya kan dipersepsikan yang di atas dua tahun hukuman baru dikenakan sanksi terberat, yakni pemberhentian. Tapi dalam SKB ini sudah dipertegas, jadi berapa pun masa hukumannya tetap diberhentikan secara tidak hormat,” ucapnya.

Menurut Tohari, status pemberhentian tidak hormat membuat mereka tidak akan mendapatkan dana pensiun.
Dia juga mengungkapkan ada beberapa pejabat yang terkena proses hukum serupa namun sudah pensiun sebelum keluarnya SKB. “Untuk yang itu kami tidak tahu, sebab yang jadi tanggung jawab kami hanya yang masih berstatus ASN atau PNS,” kata dia.

Tohari pun menambahkan, untuk mengantisipasi adanya tindak pidana korupsi di Kabupaten Cianjur, pihaknya secara berkala melakukan pembinaan ke setiap OPD. Diharapkan tidak ada lagi ASN yang melakukan tindakan serupa, mengingat sanksinya sangat berat.

“Saya bersama Wakil Bupati Cianjur, Herman Suherman rutin berkeliling melakukan pembinaa. Diharap tidak ada lagi ke depannya,” kata dia.(bay/red)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.