Wabup: Prosedural BPJS Kesehatan Berbelit-belit

0 197

CIANJUR, cianjurekspres.net – Pemerintah Kabupaten Cianjur menyayangkan prosedural BPJS Kesehatan yang terlalu berbelit-belit. Akibatnya warga sulit untuk mengakses jaminan kesehatan, bahkan tidak sedikit yang memilih pakai jalur umum.

Wakil Bupati Cianjur, Herman Suherman, mengatakan, belakangan ini BPJS Kesehatan menjalankan sistem rujukan online, dimana pasien harus ke setiap tingkatan pelayanan sebelum ke RSUD Sayang. Bahkan dari puskesmas pun tidak akan bisa langsung ke RSUD kelas B, melainkan harus ke layanan kelas C dan D.

“Sebelumnya bisa langsung diproses di RSUD Sayang, sekarang harus ke puskesmas dulu kemudian ke RSUD kelas C dan D. Dimana di Cianjur itu untuk rumah sakit daerah kelas C di Cimacan dan kelas C itu di Pagelaran. Ada satu lagi rumah sakit swasta yaitu RSDH, tapi kapasitas tidak banyak,” kata dia kepada Cianjur Ekspres, Selasa (9/10).

Dia mengatakan, berdasarkan informasi yang dihimpunnya, kini rumah sakit swasta pun sudah kewalahan untuk menerima pasien. Apalagi, dokter yang praktek di sana pun mayoritas berasal dari RSUD Sayang Cianjur. Akibatnya baru pada sore hari mereka bisa praktik, dengan batasan waktu serta jumlah.

“Jadi paling dalam sehari hanya puluhan pasien, yang rawat jalan. Karena waktunya terbatas. Sedangkan di RSUD Sayang yang bisa menangani lebih banyak malah terikat sistem baru tersebut,” kata dia,

Menurutnya, banyak dari pasien BPJS yang memilih bayar sendiri atau menggunakan jalur umum lantaran sistem yang terlalu berbelit. Dia mengkhawatirkan, warga yang tidak mampu pun akan dipersulit mendapatkan akses kesehatan tersebut.

Apalagi, lanjut dia, untuk bulan ini warga yang dialihkan dari jaminan kesehatan daerah ke BPJS dengan jumlah sekitar 101 ribu orang. Tujuan untuk mempermudah jaminan pun ditakutkan malah membuat mereka kebingungan.

“Itu yang kami khawatirkan. Kami dituntut untuk ikut program pusat ke BPJS, tapi BPJS-nya sendiri tidak memberikan jaminan eksehatan seluas-luasnya. Malah membuat menjelimet. Sehatusnya disesuaikan dengna kondisi daerah. Kami akan menuntut itu,” kata dia.

Herman juga menyayangkan dalam rapat pembasan permasalahan pada sistem baru tersebut hanya dihadiri oleh perwakilan yang tidak bisa mengambil kebijakan untuk sistemnya. “Yang datang hanya perwakilan, jadi rapat tadi tidak menghasilkan apapun. Tapi kami desak dia untuk menyampaikan ke pusat agar masalah ini bisa segera diselesaikan dan warga Cianjur tidak dibuat bingung dan susah,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala BPJS Cianjur, Karlina, menyebutkan, hal tersebut sudah menjadi kebijakan pusat yang mengadopsi peraturan-peraturan yang ada. Dia mengatakan, sisten rujukan itupun disesuaikan dengan kompetensi setiap rumah sakit dan keberadaan dokter spesialis.

Namun, lanjut dia, jika terjadi pemasalahan seperti di Cianjur, pihaknya akan mengkomunikasikan ke BPJS pusat dan melakukan evaluasi. “Ini sudah berjalan sejak Agustus. INi sistem yang mengadopsi peraturan Pemerintah RI. Tapi akan dievaluasi ke depannya. Untuk yang disampaikan di rapat tadi, kami akan komunikasikan ke pusat,” pungkasnya.(bay/red)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.