Perubahan RPJMD Jabar 2018-2023 Diapresiasi Pemerintah Pusat

 

Cianjurekspres.net – Langkah cepat Pemerintah Provinsi Jabar yang dilakukan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil diapresiasi Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI, Hari Nur Cahya Murni.

Hari menjelaskan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan langkah yang diambil pemerintah untuk mengalokasikan bencana alam dan program ekonomi nasional. Perubahan tersebut, dilakukan penyesuaian SOTK (Struktur Organisasi dan Tata Kerja).

“Jawa Barat menjadi provinsi yang tercepat dalam mengambil keputusan penyesuasian RPMJD 2018-2023 dan implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) RI Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Permendagri RI Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah,” ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Rabu (2/12/2020).

Ia menyebut, Jawa Barat menjadi prionir untuk menjelaskan kepada provinsi dan kabupaten/kota lain yang kemudian mengadopsi Permendagri Nomor 70 dan 90, yang kemudian menjadi contoh untuk menerapkan konsistensi Permendagri Nomor 70 dan 90 tersebut.

Sementara itu, Menurut Wakil Menteri BUMN sekaligus Ketua Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional, Budi Gunadi Sadikin, kebijakan di sektor kesehatan penting dalam memperbaiki krisis ekonomi saat ini.

Budi menyebutkan, krisis kesehatan berdampak besar terhadap ekonomi, karena krisis di bidang kesehatan kali ini telah melahirkan kebijakan lockdown dan mengurangi aktifitas fisik. Padahal, kata Budi, aktivitas dan kontak fisik adalah pilar utama ekonomi Indonesia.

“Sehebat apapun kita melakukan perdagangan virtual, digital, atau e-commerce, masih jauh volume transaksi yang dibandingkan perdagangan fisik di seluruh pasar dan mall yang ada di kota. Sehebat apapun kita melakukan transformasi pendidikan digital atau virtual belum bisa menyamai pendidikan fisik di mana sang murid bertatap muka dengan gurunya di seluruh kelas yang ada,” kata Budi.

Ia mengakui, sebaik apapun melakukan virtual atau digital belum bisa seefektif. Hal ini dikarenakan berbeda dengan pertemuan fisik bersama-sama. “Oleh karena itu, kita harus bisa menyelesaikan masalah kesehatan, mengeluarkan kebijakan di sektor kesehatan untuk bisa menyelesaikan masalah ekonomi,” tuturnya.

Menurut Budi, kebijakan di sektor kesehatan harus bisa membangkitkan rasa aman dan nyaman terhadap masyarakat. Selama masyarakat masih belum merasa nyaman untuk beraktifitas dan berkontak fisik maka sektor ekonomi akan sulit bangkit.

“Selama orang masih merasa takut, belum merasa aman untuk bisa keluar (rumah), tapi kalau tidak selesai masalah kesehatannya orang masih terus merasa takut. Rakyat masih terus merasa tidak aman untuk keluar, rakyat masih terus belum merasa nyaman untuk kontak fisik, tidak mungkin sektor ekonomi kembali. Itu kenyataan yang harus kita antisipasi dan harus kita hadapi bersama,” pungkasnya.(rls/**)