Jokowi Banjir Petisi Dunia Maya

Cianjurekspres.net – Pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin genap satu tahun pascadilantik 20 Oktober 2019 lalu. Catatan Change.org sepanjang setahun terakhir, lebih dari 3 juta suara mempetisi kebijakan Presiden Jokowi melalui berbagai petisi di laman Change.org.

Terbaru dan terbesar yakni petisi terkait penolakan UU Omnibus Law Cipta Kerja. Hingga saat ini ada delapan petisi besar dengan total dukungan 2,4 juta lebih tanda tangan, yang dibuat oleh aktivis lingkungan hingga pemuka agama. Kumpulan petisi menolak UU Cipta Kerja bisa diakses di https://jangandibahasdulu.changeindonesia.org/

Direktur Eksekutif Change.org Indonesia, Arief Aziz menyampaikan, gelombang penolakan UU Cipta Kerja masih ramai baik lewat aksi protes di jalanan dan di dunia maya. Meski mendapat banyak protes masyarakat, namun Presiden Jokowi dan DPR belum juga mengambil langkah untuk membatalkan UU Cipta Kerja yang kontroversial tersebut.

“Tidak hanya dalam urusan perundang-undangan, tuntutan kepada Presiden Joko Widodo juga mencakup bidang kesehatan masyarakat,” ujar Aziz dalam keterangannya seperti yang disadur melalui Jawa Pos, Selasa (20/10/2020).

Pada awal periode kedua masa kepemimpinan Jokowi, sambung Aziz, iuran BPJS dinaikkan menjadi dua kali lipat. Hal ini pun memicu gelombang penolakan, salah satunya lewat petisi www.change.org/jangannaikkanbpjs.

Presiden sempat memutuskan untuk menurunkan tarif iuran pada Maret 2020. Namun, tarif iuran kembali dinaikkan pada Mei 2020. Tuntutan untuk kembali menurunkan iuran kembali disuarakan publik, salah satunya lewat petisi yang bisa diakses di www.change.org/BPJSNaikLagi.

Selama pandemi, sambung Aziz, beberapa petisi terkait kebijakan pemerintah menangani pandemi juga menuai kritik dari publik. Hingga muncul petisi agar Presiden mencopot Terawan Agus Putranto dari jabatannya sebagai Menteri Kesehatan, karena dianggap tidak kompeten dalam menangani pandemi.

Petisi termuat dalam www.change.org/putusinterawan yang dibuat oleh Koalisi untuk Indonesia Bebas Covid-19, terdiri dari organisasi, masyarakat sipil dan mahasiswa.

Koalisi mengatakan saat publik meminta pertanggungjawaban, Terawan sering menghilang dan seolah membiarkan masyarakat melawan virus korona sendiri. Meski lebih dari 50 ribu orang meminta Presiden mencopot Terawan, namun hingga sekarang belum ada respons.

Dalam waktu setahun lebih, kata Aziz, terdapat dua protes massal baik online maupun offline, kepada Presiden dan DPR. Menurutnya, hal ini terkait proses legislasi yang dinilai tidak partisipatif dan buru-buru.

“Hal tersebut dan polemik-polemik lainnya tahun ini menandakan turunnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintahan. Kepercayaan ini harus segera dikembalikan, dengan upaya sungguh-sungguh untuk mendengarkan dan melibatkan masyarakat dan bukan dengan represif,” pungkasnya.(Muhammad Ridwan/japos/**)