KAD Dukung Pengendalian Inflasi di Jabar

 

Cianjurekspres.net – Kerja Sama Antar Daerah (KAD) dilakukan sebagai upaya menjaga pasokan pangan strategis di Provinsi Jawa Barat, dan sejalan dengan isu strategis pemulihan ekonomi Jawa Barat menjaga keberimbangan antara ketersediaan pasokan dan permintaan terutama ketersediaan pasar baik secara online maupun offline.

Bank Indonesia (BI) Jawa Barat bersama BI Cirebon dan BI Tasikmalaya sebagai bagian dari Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) senantiasa berkoordinasi dengan Pemerintah dan instansi terkait dalam berbagai upaya strategis pengendalian inflasi.

Kepala Kantor Perwakilan Wilayah Bank Indonesia Jawa Barat (KPWBI Jabar), Herawanto menyebut, sejalan dengan hal tersebut, sebagai kelanjutan penyiapan dan pelaksanaan KAD untuk menjaga pasokan pangan strategis yang dilakukan antara Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Blitar.

“Perjanjian kerjasama sebagai implementasi KAD antara Kota Bogor dan Kabupaten Ciamis tentang ‘Penyediaan Pangan Strategis’ merupakan kesepakatan untuk menjamin ketersediaan pasokan telur dan daging ayam ras, maka kestabilan harga di Jawa Barat,” ujar Herawanto dalam keterangan tertulis, Sabtu (19/9/2020).

Dengan ditandatanganinya perjanjian KAD ini, kebutuhan pangan strategis, yang saat ini dikhususkan untuk produk telur ayam ras dan daging ayam ras bagi masyarakat Kota Bogor akan dipasok oleh peternak ayam ras di Kabupaten Ciamis, sebagai daerah produsen.

Dengan adanya jaminan ketersediaan pasokan telur dan daging ayam ras, maka kestabilan harga di Jawa Barat, Kota Bogor dan Kabupaten Ciamis khususnya akan relatif terjaga.

Sebagai realisasi perjanjian Kerjasama Antara Kota Bogor dengan Kabupaten Ciamis, dilakukan pembelian perdana komoditas telur ayam ras oleh Perumda Pasar Pakuan Jaya kepada Paguyuban Peternak Ayam Petelur Ciamis menggunakan transaksi non tunai (QRIS).

Mengacu pada Kesepakatan Bersama antara kedua kepala daerah, kerja sama di antara kedua wilayah tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan dan penyediaan pangan strategis, namun juga mencakup pengembangan smart city dan E-Government; pengembangan ekonomi kreatif, koperasi, usaha kecil dan menengah; pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata; dan bidang-bidang lain yang disepakati bersama mengacu pada kebutuhan untuk pengembangan ekonomi di kedua wilayah.

“Mengacu pada roadmap pengendalian inflasi, kesepakatan yang ditandatangani akan dikembangkan dalam konteks penanganan inflasi secara sustainable, tidak hanya stabilitas harga di tingkat konsumen, namun juga stabilitas harga di level produsen yang tidak hanya terbatas di antar kota/kabupaten di Provinsi Jawa Barat, namun jika diperlukan akan terus dikembangkan dengan berbagai provinsi lainnya di Indonesia,” bebernya.

Dari sisi pelaku, Herawanto menegaskan, konsep KAD juga akan terus dikembangkan sehingga tidak hanya terbatas berupa kerjasama antar instansi pemerintah, pemerintah dengan pelaku usaha, antar pelaku usaha, atau kombinasi dari dua atau tiga bentuk kerja sama dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas mekanisme yang ada.

“Terkait dengan hal ini, tentunya sejauh memungkinkan dapat melibatkan institusi-institusi terkait lainnya seperti Bulog,” imbuhnya.

Sebagai informasi, konsep KAD dikembangkan untuk pemecahan masalah serta menjadi framework yang bisa dihidupkan sewaktu-waktu saat dibutuhkan.

Secara lebih luas, KAD yang dikembangkan tentunya tidak hanya terbatas pada upaya pengendalian inflasi, namun mampu menjadi salah satu media untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat khususnya yang mengalami tekanan sebagai dampak pandemi Covid-19 seperti saat ini.

“Hal ini sejalan dengan upaya kita bersama untuk terus mengendalikan virus COVID-19 namun dengan tetap menumbuhkan perekonomian masyarakat. Menumbuhkan perekonomian masyarakat, tanpa melupakan protokol kesehatan yang ditetapkan,” pungkasnya.(rls/**)