Jasa Kontruksi Harus Terakreditasi

Gapensi: Yang Belum Akan Berlaku Seleksi Alam

Cianjurekspres.net – Ketua Gabungan Pengusaha Seluruh Indonesia (Gapensi) Kabupaten Cianjur Yuce Awan Safrial, mengatakan, adanya surat edaran dari Kementerian PUPR tentang akreditasi asosiasi pengusaha jasa konstruksi di Cianjur harus menjadi motivasi bagi yang belum mendapatkan akreditasi.

“Berdasarkan surat keputusan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat nomor 1410/KPTS/M/2020, tentang asosiasi badan usaha jasa
kontruksi, kami dari Gapensi Cianjur telah terakreditasi sahabat secara hukum dan di akui oleh Kementerian PUPR,” kata Yuce, saat dihubungi melalui sambungan telepon, kemarin (14/9).

Yuce mengatakan, adanya keputusan menteri PUPR tentang akreditasi asosiasi yang dipimpinnya itu tentunya sangat bersyukur karena telah lulus akreditasi. “Saya sangat bersyukur asosiasi Gapensi kabupaten Cianjur yang saya dipimpin telah lulus akreditasi,” ujarnya.

Baca Juga: Yuce Ingin Kembalikan Kejayaan Gapensi

Ia mengatakan, bahwa permasalahan akreditasi ini sudah lama di bahas. Terlebih saat ini di Kabupaten Cianjur ini sangat menjamur keberadaan Asosiasi-asosiasi jasa konstruksi lainnya yang memang belum memenuhi standar keanggotaan.

“Tentunya melalui proses penjaringan dan persyaratan yang lengkap, akhirnya Gapensi dan beberapa assosiasi lainnya yang memenuhi
standar persyaratan akreditasi terdaftar di Kementerian PUPR,” katanya.

Yuce berharap, dengan dasar akreditasi tersebut, pemerintah daerah untuk bisa lebih selektif lagi dan tidak mengikutsertakan lelang bagi anggota asosiasi yang tidak terakreditasi.

“Saya rasa, bagi asosiasi yang belum terakreditasi maka akan berlaku seleksi alam dengan sendirinya,” kata Yuce.

Menurutnya, kurang lebih ada 13 asosiasi jasa kontruksi yang ada di Cianjur namun berdasarkan Kepmen PUPR hanya empat (4) yakni Gabungan Pengusaha Seluruh Indonesia (Gapensi), Asosiasi Kontraktor Nasional (Askonas), Gabungan Perusahaan Kontruksi Nasional Indonesia (Gapeksindo) , Garda Pembangun Nasional (Gapeknas).

Ketua Asosiasi Kontraktor Nasional (Askonas) Kabupaten Cianjur, Yudi Dharmawan mengatakan, banyak badan usaha jasa konstruksi di Cianjur. Namun masih diragukan.

“Di Cianjur ini banyak sekali pengusaha di bidang jasa kontruksi, tapi hanya beberapa asosiasi yang terakreditasi di Kementerian PUPR,” kata Yudi saat ditemui di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten (PUPR) Cianjur, kemarin (14/9).

Yudi berharap, bagi pengusaha atau asosiasi jasa konstruksi lainnya di Kabupaten Cianjur ini untuk sama-sama bergabung dengan asosiasi yang sudah terakreditasi dari Kementerian PUPR.

“Saya berharap bagi teman-teman pengusaha lainnya yang bergerak di bidang jasa kontruksi di Cianjur, untuk bergabung dengan asosiasi yang memang sudah terakreditasi Kementerian PUPR,” ujarnya.

Menurutnya, pengusaha jasa kontruksi ini memang harus lengkap persyaratan mulai dari syarat penerbitan ijin usaha (IUJK) dan juga Sertifikasi Badan Usaha (SBU) benar-benar harus terdaftar.

“Yang namanya badan usaha itu harus lengkap persyaratan, hal ini tentunya harus benar-benar disikapi oleh pemerintah dalam hal Dinas Perijinan dan juga Dinas PUPR,” jelasnya.

Kepala Bidang Jasa Kontruksi dan Bina Teknik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Cianjur Wisnu Ardianto mengatakan, kaitan surat edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian PUPR bagi masyarakat dan pengusaha di bidang jasa konstruksi di Cianjur diharapkan bisa mengikuti aturan dari Kementerian PUPR.

“Saran saya, bagi mereka atau para pengusaha jasa kontruksi yang belum memiliki akreditasi dari Kementerian PUPR agar segera mengikuti aturan tersebut,” kata Wisnu saat dihubungi melalui sambungan telepon, kemarin (14/9).

Wisnu mengatakan, perubahan karena adanya undang-undang lama tentang jasa konstruksi tahun 1999 diganti dengan undang-undang tahun 2017, dan memang terdapat perubahan-perubahan sehingga bagi pengusaha yang belum mendapatkan akreditasi maka harus bisa mengikuti aturan dari Kementerian PUPR.

“Dan kalau tidak mengikutinya, maka akan ketinggalan amanah dari undang-undang yang baru. Dan salah satu syaratnya harus memiliki akreditasi, asosiasi,” ujarnya.

Dijelaskan Wisnu, sebelumnya memang diserahkan ke swasta atau semacam liberal, sedangkan sekarang ini undang-undang yang baru ini sedikit menarik karena dikembalikan lagi ke pemerintah sebagian.

“Memang wajar, pemerintah mengeluarkan aturan baru tapi sangat disayangkan Peraturan Pemerintah (PP) sedikit terlambat, seharusnya dikeluarkan tahun 2017. Tapi PP nya baru keluar tiga tahun kemudian di tahun 2020,” jelasnya.

Wisnu menyarankan, bagi yang tidak atau belum memiliki akreditasi dari Kementerian PUPR bisa mengakses ke webnya binakontruksi Kementerian PUPR.

“Bagi yang belum mempunyai akreditasi, maka dipersilahkan untuk mengakses ke web binakontruksi Kementerian PUPR untuk melengkapi persyaratan,” paparnya.

Jika keberadaan jasa konstruksi yang masih mau eksis dibidangnya, lanjut Wisnu, caranya hanya dua yakni memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Kementerian PUPR, dan atau bergabung dengan asosiasi yang sudah terakreditasi. Karena kalau tidak harus mengembangkan keahlian workshop seminar dan lain sebagainya.

“Kalau itu ditempuh dengan waktu yang singkat, rasanya tidak mungkin dan jalan satu-satunya bagi belum punya akreditasi maka bisa bergabung dengan asosiasi yang sudah punya akreditasi dan kalau tetap tidak mau bergabung atau memenuhi syarat diatas maka tidak bisa ikut penyelenggaraan di bidang jasa konstruksi di Kabupaten Cianjur,” tandasnya.(yis/sri)