Poslogis: Rencana Penerapan New Normal di Jabar Terkesan Populis

Cianjurekspres.net – Direktur Politic Social and Local Goverment Studies (Poslogis) Cianjur, Asep Toha menilai rencana penerapan new normal di Jawa Barat pada 1 Juni 2020 mendatang terkesan populis.

“Dalam rencana New Normal ini, saya merasa Gubernur Jabar Ridwan Kamil terkesan populis,” kata Direktur Poslogis Cianjur Asep Toha, Kamis (28/5/2020).

Menurutnya, hal tersebut perlu dilakukannya kajian yang sangat mendalam atas kondisi nyata dilapangan khususnya di Kabupaten Cianjur dalam pelaksanaan PSBB.

“Maka, dampaknya Pemkab dan Pemkot yang repot, dalam menghadapi gejolak dan kebingungan masyarakat di tengah gencar-gencarnya penegakkan aturan PSBB pada masa-masa terakhir,” katanya.

Ia mengatakan, tanpa menampikan keberhasilan Gubernur Jabar dalam melaksanakan PSBB selama ini, hingga disebut sebagai salah satu provinsi yang berhasil dalam menangani Pandemi, tetapi dalam melanjutkan penanganan Covid paska PSBB di Jawa Barat belum tentu.

Baca juga: Jabar Terapkan New Normal 1 Juni, Ini Penjelasan Kang Emil

“Saya merasa Gubernur terkesan gegabah, sebab tidak terlihat adanya kajian-kajian pendukung lainnya. Dia hanya melihat dari angka global kasus di Jawa Barat yang memang diakui adanya penurunan. Namun, apakah dia mempertimbangkan bagaimana kondisi dan situasi masyarakat di daerah yang saat ini dibingungkan dengan rencana new normal di tengah Pemkab dan Pemkot sedang memaksimalkan pelaksanaan PSBB,” paparnya.

Ketika Pemkab dan Pemkot menjalankan peraturan PSBB dengan menutup tempat-tempat kerja, namun tiba-tiba muncul pelonggaran. Dalam pandangan masyarakat secara umum.

“Ini kan kontradiktif, Pemkab atau Pemkot yang menjadi sasaran telunjuk masyarakat,” kata Asto.

Sebaiknya lanjut Asto, Pemprov Jabar mempertimbangkan sisi karakteristik masyarakat Jabar yang melaksanaan PSBB bersanksi di dalamnya, tapi tetap saja kurang ditaati.

“Pelaksanaan New Normal ini hanya melalui Kepmenkes yang tidak ada sanksinya,” ujarnya.

Jika melihat perkembangan secara parsial per daerah di Jabar, kondisinya tidak merata, makanya ada kewaspadaan level hijau, kuning dan merah. Ada juga daerah yang belum maksimal dalam penangananya, misalnya kurang terbukanya data kasus hingga terjadi perbedaan antara data Kabupaten dengan data Provinsi seperti terjadi di Cianjur.

“Masih belum maksimalnya pencegahan Covid dengan melaksanakan test masal, termasuk belum maksimalnya penangaan dan resposif terhadap ODP dan PDP. Ini semua harus dipertimbangkan secara matang, karena yang dipertaruhkan keselamatan jiwa manusia,” jelasnya.

Baca Juga: Jabar Siap Laksanakan New Normal

Menurutnya, pertimbangan-pertimbangan tersebut wajib dilakukan sebab diamanatkan dalam dasar pelaksanaannya yaitu Kepmenkes No. HK.01.07/MENKES/328/2020, yang dalam lampirannya menyebutkan, pasca pemberlakuan PSBB dengan kondisi pandemi Covid-19 yang masih berlangsung, perlu dilakukan upaya mitigasi dan kesiapan tempat kerja seoptimal mungkin sehingga dapat beradaptasi melalui perubahan pola hidup pada situasi Covid-19 (New Normal).

Artinya kalaupun di Jawa Barat akan dilakukan New Normal, seharusnya tidak serta merta seluruh Kabupaten atau Kota melaksanakannya, tetapi disesuaikan dengan kondisi daerah tersebut, bagaimana hasil mitigasinya dan bagaimana kondisi karakteristik masyarakat di daerah tersebut dan sebagainya.

“Secara pribadi saya melihat ini bentuk kekalutan Gubernur karena sudah minimnya APBD Provinsi dalam penanganan Covid-19, terutama pemenuhan kebutuhan ekonomi dampak pelaksanaan PSBB,” ungkapnya.

Asto mengatakan, memang betul tujuan New Normal ini agar roda ekonomi juga berjalan ditengah pandemi dengan tetap menjalankan protokoler kesehatan. Tetapi tidak lantas dijalankan dengan ketergesa-gesaan, sebab dampaknya akan fatal terhadap keselamatan jiwa.(yis/sri/*)