Informasi dan Data Kasus Korona Cianjur Dinilai Tidak Transparan

Cianjurekspres.net – Informasi soal penanganan dan data kasus virus Korona (Covid-19) kepada publik di Cianjur dinilai tidak transparan. Hal ini merujuk berbedanya jumlah kasus positif di website laman Covid-19 Cianjur dengan yang di laman Pikobar Jabarprov. Jika di di cianjur lima kasus positif, sedangkan yang tercatat di Pikobar Jabarprov ada 13 kasus.

Menanggapi hal ini, Direktur Politic Social and Local Goverment Studies (Poslogis) Kabupaten Cianjur, Asep Toha menyebutkan informasi penanganan Covid-19 wajib transparan baik anggaran maupun data sehingga dinilai masih tabu.

“Akibatnya memaksa kita untuk curiga, jangan-jangan hanya untuk menjaga image Plt bupati agar dibilang sukses nangani Covid-19 di Cianjur,” kata Asto panggilan akrabnya, Rabu (27/5/2020).

Asto mengatakan, ketidaktransparasian data kasus Covid-19 tercermin dari perbedaan jumlah positif yang
diposting pada laman Covid-19 Cianjur sebanyak 5 kasus, sementara pada laman pikobar Jabarprov sebanyak
13 kasus.

Baca Juga: PSBB Cianjur Berakhir 29 Mei, Dilanjut atau New Normal?

“Selisihnya hingga 8 kasus. Tentu ini jadi pertanyaan publik, mana yang benar,” katanya.

Menurutnya, jangan sampai publik terpaksa mencurigai Plt Bupati Cianjur bahwa pihaknya menjaga
seakan-akan berhasil menekan angka positif di Cianjur hingga hanya 5 orang saja yang positif, padahal
semuanya ada 13 orang.

“Jadi, terbuka saja apa adanya, sehingga bisa melakukan antisipasi baik Gugus Tugas maupun masyarakat,”
ujarnya.

Selanjutnya, hingga Selasa 26 Mei 2020 Pukul 12.00 Wib, terdapat 36 orang yang meninggal dunia. Yaitu
ODP 10 orang, PDP 25 orang, dan Konfirmasi Positif 1 orang. Gugus Tugas Penanganan dan Pencegahan
(GTPP) Covid-19 seharusnya menjelaskan ke publik kasus per kasus, kemudian bagaimana hasil pemeriksaan
swab dan PCR-nya.

Dia menjelaskan, berdasarkan hasil penelusurannya terhadap yang PDP dari 36 orang yang meninggal dunia
tersebut hanya dipublis dan dijelaskan ke publik sebanyak 9 kasus. Sementara 25 orang PDP meninggal
dunia, yang telah ditelusuri hanya 8 kasus.

“Dari jumlah tersebut hanya 2 kasus yang diketahui hasil swabnya negatif. Pertama, R berusia 33 tahun
dari Kecamatan Pacet, meninggal dunia pada tanggal 17 April. Kedua, jenis kelamin perempuan berusia 49
tahun masih dari Kecamatan Pacet, meninggal dunia tanggal 24 April. Sisanya kita tidak tahu apakah
proses swabnya dilanjut atau tidak, hasilnya positif atau negatif,” papar Asto.

Baca juga: Jabar Terapkan New Normal 1 Juni, Ini Penjelasan Kang Emil

Selain itu, kasus ODP yang masih dalam proses pemantauan 254 orang dan PDP yang masih dalam proses
pengawasan sebanyak 51 orang. Gugus harusnya menjelaskan, yang ODP dan PDP ini di kecamatan mana saja,
lalu lakukan test Covid-19 secepatnya ke ODP dan PDP tersebut, sehingga bisa secepatnya dilakukan
penanganan secara serius dan tentu akan lebih intensif lagi penanganannya ketika diketahui statusnya
seperti apa.

“Saya minta janganlah sampai menggantung nasib orang,” katanya.

Jika lambat seperti ini penanganannya, artinya bagian penanganan dan pencegahan, Sub bagian deteksi
serta Sub bagian surveillance pada GTPP Covid-19 Kabupaten Cianjur tidak berjalan maksimal.

“Plt Bupati sebagai Ketua GTPP harusnya melakukan kroscek sekaligus memerintahkan agar resposibilitas
status atas ODP dan PDP ini lebih dipercepat,” ujarnya.

Terkait percepatan pemeriksaan Swab pada 4 Mei 2020 di banyak media terpublish bahwa RSUD Cianjur
segera melayani uji swab cepat dengan tiga buah alat yang sudah tersedia di rumah sakit milik daerah
tersebut, bahkan rencananya tinggal menunggu rekomendasi dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat
dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) agar dapat melakukan uji swab mandiri.

“Sekarang (kemarin) sudah 27 Mei, masa izinnya belum juga keluar. Di daerah lain, izin lab itu maksimal 1 minggu keluar dari Kemenkes, sebab pemberian izin lab dalam masa covid memang dipercepat agar penanganan di daerah juga dipercepat. Atau jangan-jangan ini juga tidak diurus perizinannya,” kata Asto.

Tranparasi data dan informasi itu sangat penting dalam penanganan pandemi ini, selain memang
diamanatkan oleh Pergub 36 tahun 2020, Pasal 18 huruf c, bahwa selama pemberlakuan PSBB, setiap
penduduk di wilayah Provinsi Jawa Barat mempunyai hak yang sama untuk memperoleh data dan informasi
mengenai Covid-19.(yis/red/*)