Tangani Covid-19, Fraksi Gerindra Minta Pemkab Cianjur Lakukan Ini

Cianjurekspres.net – Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Cianjur, meminta pemerintah daerah segera melakukan refocusing (memfokuskan kembali-baca) kegiatan sekaligus realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 sesuai Inpres Nomor 4 Tahun 2020.

“Kami juga meminta Pemkab Cianjur segera melakukan pemenuhan segala kebutuhan untuk tenaga medis, alat pelindung diri (APD), masker, obat-obatan, rapid test serta kesiapan semua fasilitas kesehatan yang dimiliki Pemkab Cianjur dalam penanganan Covid-19. Termasuk memberikan insentif dan jaminan bagi tenaga medis beserta keluarganya,” tandas Ketua Fraksi Partai Gerindra, Prasetyo Harsanto kepada cianjurekspres.net, Kamis (26/3/2020).

Bukan itu saja, Prasetyo menegaskan agar Pemkab Cianjur terus melakukan sosialisasi sekaligus mengimbau warga terkait social distancing atau pembatasan sosial dengan menjaga jarak untuk memutus mata rantai Covid-19.

“Terutama warga Cianjur yang baru datang dari wilayah epicentrum pandemic. Serta meminta kepolisian menindaktegas siapapun yang tidak mentaati instruksi ketua gugus tugas penanganan Covid-19, termasuk pejabat yang bepergian keluar negeri saat tanggap darurat,” tandasnya.

Disisi lain terkait persoalan ekonomi, Fraksi Gerindra mendesak Pemkab Cianjur melakukan langkah minimalisir dampak yang ditimbulkan dari Covid-19. Seperti, memberikan paket stimulus ekonomi untuk masyarakat golongan ekonomi lemah.

“Serta memikirkan pergerakan masyarakat, khususnya yang menuju wilayah Cianjur Selatan, mengingat fasilitas kesehatan dan perhatian pemerintah di wilayah tersebut masih sangat memprihatinkan,” ujar Prasetyo.

Fraksi Gerindra, jelas Prasetyo, mengusulkan kepada Sekretariat DPRD Kabupaten Cianjur untuk memotong gaji anggota dewan sebagai bentuk tanggungjawab dan sense of crisis (kepekaan) terhadap Pandemic Covid-19 di Kabupaten Cianjur yang tampaknya belum selesai.

“Serta anggaran kegiatan dewan yang tidak terpakai untuk dialokasijan kondisi tanggap darurat. Misalkan, anggaran untuk kunjungan kerja dan badan-badan bisa dialokasikan untuk kondisi tanggap darurat,” pungkasnya.(Herry Febriyanto)