BP3TKI Dorong Pemdes Sosialisasikan Penempatan TKI

CIANJUR – Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Bandung mendorong pemerintahan di tingkat daerah hingga desa untuk meningkatkan sosialisasi terkait penempatan tenaga kerja ke luar negeri, supaya pemberangkatan secara non prosedural bisa ditekan.

Kepala BP3TKI Bandung, Delta, mengatakan, hingga saat ini moratorium penempatan TKI ke 18 negara di Timur Tengah masih berjalan dan belum ada pencabutan. Hal itu harus terus disosialisasikan supaya masyarakat terutama calon TKI mengetahuinya.

“Jangan sampai informasi itu tidak sampai dan warga ada yang tetap berangkat. Apalagi jika prosedur pemberangkatan nya secara nonprosedural,” kata dia.

Menurutnya, peran pemerintah desa juga penting, sebab untuk berangkat biasanya ada tembusan terlebih dahulu ke pemerintah desa yang sekaligus penyeratan untuk mengurus tahapan lainnya. “Jika ada yang berangkat dan tujuannya ke negara yang di moratorium segera tolak dan beri pemahaman kepada calon TKI nya,” kata dia.

Dia menambahkan, adapun saat ini bakal berjalan program Sistem Penempatan Satu Kanal merupakan sebatas uji coba untuk penempatan di lima negara di timur tengah dengan kuota yang juga terbatas.

“Bukan berarti terbuka secara bebas, namanya uji coba mulai dari negara penempatan, penyalur hingga jumlah TKI yang bisa berangkat pun dibatasi,” kata dia.

Menurutnya, kuota yang nantinya akan tersedia kemungkinan tidak lebih dari 5.000 tenaga kerja. Untuk perusahaan penempatan pun hanya 57 perusahaan. Sedangkan untuk agen di negara yang menjadi tujuan hanya ada 9 agen.

“Itu berdasarkan hasil verifikasi dari Kementerian Tenaga Kerja,” kata dia.

Tenaga kerja yang diberangkatkan, lanjut dia, hanya mereka yang sudah pernah bekerja ke luar negeri, lantaran dari segi keahlian dan kemampuan lainnya sudah dipastikan mempuni. “Untuk yang baru nanti dulu, diutamakannya eks TKI,” tuturnya.

Namun, menurut Delta, saat ini dari Jawa Barat belum ada satupun yang diberangkatkan, pasalnya belum ada sosialisasi langsung dari pemerintah pusat. Baru NTB dan Jawa Timur yang sudah mendapat sosialisasi dai Pemerintah RI. “Jawa Barat masih menunggu diadakan sosialisasi, kami harap secepatnya,” kata dia.

Sementara itu, Ketua DPC Astakira Pembaharuan Cianjur, Ali Hildan, mengatakan, dengan adanya program SPSK, para calon TKI diharapkan tidak salah memahami. Pasalnya kemungkinan program uji coba tersebut akan dimanfaatkan oleh oknum sponsor untuk memberangkatan TKI ke luar negeri.

“Makanya kami gelar sosialisasi ini supaya tidak gagal paham. Jangan sampai ada oknum yang memanfaatkan, dengan menyebut kalau moratoriumj sudah dicabut padahal pada kenyataannya belum. Pada akhirnya TKI diberangkatkan dengan cara non prosedural,” tuturnya.

Menurutnya, pemberangkatan secara non prosedural berisiko merugikan TKI, sebab rentan terjadi kekerasan, tidak dipenuhinya hak seperti upah dan lainnya. Pasalnya mereka tidak terlindungi secara utuh oleh hukum.

“Jangan sampai kasus kekerasan, penyiksaan, dan tidak dibayarkannya upah TKI terus terjadi. Selama satu tahun kepemimpinan saya saja sudah ada 173 laporan dan 171 diantaranya sudah ditangani. Jumlah ini diharapkan tidak terus bertambah, dengan banyaknya yang gagal paham dengan uji coba program SPSK,” kata dia.(bay/sri)