DKPP Sanksi Komisioner KPU

Hilman Diberhentikan dari Ketua Divisi Keuangan Logistik dan Rumah Tangga.

CIANJUR- Komisioner KPU Kabupaten Cianjur disanksi Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP). Bahkan Ketua KPU Cianjur, Hilman Wahyudi mendapatkan peringatan keras serta diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua Divisi Keuangan Logistik dan Rumah Tangga.

Putusan sanksi dengan perkara nomor 109-PKE-DKPP/V/2019 itu dibacakan dalam sidang DKPP di Jalan MH Thamrin No. 14 pada Rabu (17/7) sekitar pukul 13.00 WIB. Sidang dipimpin oleh ketua majelis Prof Muhammad bersama anggota Prof Dr Teguh Prasetyo, Dr Alfitra Salamm, dan Dr Ida Budhiati.

Ada empat pokok pengaduan yang dibahas dalam sidang tersebut, yakni padatanggal 17 April 2019, (Hari Pemungutan Suara) Para Teradu (Komisioner KPU, red) masih melakukan pendistribusian dan pengepakan kelengkapan pemungutan suara. Sementara menurut ketentuan H-1 seluruh kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS harus sudah terdistribusikan. Selain itu banyak ditemukan, surat suara yang tertukar antara Dapil 1 dengan Dapil 3, Dapil 2 dengan Dapil 5, yang mana hal tersebut akan merugikan Caleg Partai/Peserta
Pemilu.

Selain itu, pada 16 April 2019, Teradu I (Hilman Wahyudi) dengan sengaja telah mengeluarkansurat edaran untuk menarik Surat Suara dari beberapa PPK/PPS dan TPS untuk kepentingan kekurangan Surat Suara Kecamatan Cilaku. Karena penarikan surat suara sebagaimana dimaksud, tidak memiliki payung hukum yang jelas. Kemudian berkenaan dengan pengadaan logistik surat suara adalah merupakan hak dan kewajiban pihak perusahaan pengadaan (pihak ketiga) maka inisiatif yang dilakukan KPU Cianjur adalah inisiatif yang bertentangan dengan
Peraturan Perundang-Undangan.

Ketiga, Para Teradu juga diduga tidak konsisten dalam melaksanakan tahapan penghitungan hasil suara Pemilu 2019, karena tidak menindaklanjuti form keberatan dan catatan tingkat PPK/Kecamatan serta melaksanakan rekapitulasi pada 7 Mei 2019 yang mana sudah melewati batas waktu yang ditentukan oleh peraturan.

Sedangkan pada poin keempat, Para Teradu tidak memberikan bimbingan teknis dan pengawasan, sehingga pelaksana pemilu tingkat PPK, PPS dan KPPS, banyak melakukan kesalahan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara yang berakibat PPS di 360 desa se-Kabupaten Cianjur tidak mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh TPS.

Dalam pengaduannya, pengadu juga menyertakan sembilan barang bukti, di antaranya screenshoot percakapan Whatsapp komisioner KPU, pemberitaan di sejumlah media cetak, surat edaran KPU yang ditandatangani oleh Teradu I yang memerintahkan 6 PPK, hingga suart pernyataan pemilih yang tidak bisa memilih karena keterlambatan logistik.

Dari laporan dan pengaduan tersebt, DKPP memutuhkan untuk menjatuhkan sanksi berupa Peringatan Keras dan pemberhentian dari jabatan Ketua Divisi Keuangan, Logistik, dan Rumah Tangga kepada Teradu I Hilman Wahyudi selaku Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Cianjur terhitung sejak dibacakannya Putusan tersebut.

Tak hanya kepada Hilman, DKPP juga memberikan sanksi Peringatan Keras kepada Anggy Shofia selaku Anggota KPU Kabupaten Cianjur karena terbukti melanggar ketentuan Pasal 15 huruf a Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.

Bahkan sanksi peringatan juga diberikan pada Selly Nurdinah, Rustiman, dan Teradu Ridwan Abdullah masing-masing selaku Anggota KPU Kabupaten Cianjur.

“Sudah keluar putusan, untuk saya disanksi pemberhentian dari jabatan sebagai ketua divisi, tetapi tidak menghilangkan statusnya sebagai anggota atau komisioner KPU. Hak dan kewajibannya sebagai anggota/komisioner tetap melekat,” ujar Ketua KPU Cianjur, Hilman Wahyudi, Kamis (18/7).

Menurutnya, jabatan Ketua Divisi Logistik Keuangan dan Rumah Tangga yang seharusnya melekat pada Ketua KPU bakal diisi oleh salah seorang dan empat komisioner lainnya. Namun Hilman belum bisa memastikan kapan pemilihan ketua divisi itu akan dilakukan.

“Karena keluar putusan ini, jabatan yang melekat tersebut bisa diisi oleh komisioner lainnya. Rencananya segera akan didiskusikan dan dipilih siapa yang akan mengisi jabatan tersebut,” kata dia.

Dengan adanya sanksi tersebut, Hilman mengaku bakal berbenah secara internal KPU supaya hal yang sama tidak terulang, mengingat Cianjur akan menghadapi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur pada 2020.
“Pertama pembenahan internal terutama komisenoner, struktur dan tata kelola sekretariat, pola kerja dalam pengelolaan logistik,” kata dia.

Namun Hilman tetap menegaskan jika permasalahan keterlambatan logistik tersebut bukan sepenuhnya kelalaian atau kesalahan dari KPU. Pasalnya logistik datang ke Cianjur pun telat, bahkan ada yang datan di beberapa hari sebelum pendistribusian.

“Jadi ada beberapa faktor, karena kan pengadaan logistik itu bukan kewenangan daerah, tapi pihak lain. Itupun sudah dijelaskan, namun dalam keputusannya tetap dikenakan sanksi. Maka dari itu kami juga akan tetap menjalankannya dan berbenah diri, termasuk lebih mempersiapkan tim untuk logistik, selain dari jumlah juga kekompokan dan kualias SDM-nya akan ditingkatkan,” kata dia.

Sementara itu, Ketua Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Jawa Barat, Irhan, ditetapkannya sanksi oleh DKPP pada para komisioner KPU harus jadi pembelajaran, sehingga kesalahan yang sudah terjadi jangan sampai terus terulang.

Apalagi, lanjut dia, Cianjur kerap kami bermasalah setiap pemilihan legislatif. Oleh karena itu diharapkan di momentum Pilbup pada tahun depan, KPU Cianjur tak melakukan kesalahan.

“Jadikan ini sebuah pembelajaran kembali buat terus memperbaiki sebuah lembaga,” kata dia.

Di sisi lain, adanya sanksi untuk para komisioner KPU Cianjur diklaim dari pengadu Forum Masyarakat Peduli Demokrasi Cianjur, Saeful Anwar. “Saya sebagai warga Cianjur melihat pelaksanaan pemilu serentak kemarin ada yang tak sesuai mekanisme baik menurut Undang-undang KPU maupun Bawaslu,” ujar Saeful.

Menurut Saeful, laporan aduan yang ia buat ke DKPP setelah melihat fakta hukum tak hanya surat suara yang terlambat tapi juga ada yang tertukar dan berdampak kerugian bagi peserta calon.

“Saya mengadukan ke DKPP Jakarta untuk dilakukan proses etik, ada delapan hal yang dilakukan pembuktian, apakah memenuhi unsur atau tidak, setelah itu DKPP merespons lalu diadakan sidang DKPP di Bandung,” kata Saeful.

Ia mengatakan pada tanggal 28 Juni ia sudah melengkapi materi aduan dan menyerahkan kesimpulan hasil dari pelaksanaan sidang. “Baru kemarin sengaja pengadu mendengarkan apa yang menjadi keputusan finalnya,” katanya.

Dia mengatakan, hasilnya dari 13 perkara yang digelar di DKPP aduan dari Cianjur dikabulkan dan sanksi yang diberikan Ketua KPU dicopot dari jabatan sebagai ketua dan divisinya, sanksi lainnya mendapat peringatan.

Dia berharap dengan adanya hasil keputusan dari DKPP, proses pemilu ke depan di Cianjur harus semakin baik, kalau penyelenggara bisa tak ada unsur berat sebelah sesuai dengan aturan pemilu Cianjur akan lebih baik.

“Kemarin itu ada hak pemilih yang dicederai, ada pemilih yang tak terakomodir oleh penyelenggara pemilu akibat kelalaiannya,” kata dia.(bay/yis/red)