Tahun Politik, Pendamping PKH Wajib Netral
CIANJUR - Pakar Hukum Tata Negara, Dedi Mulyadi, mengatakan, meskipun para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) bukan merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS), namun anggaran yang diturunkan merupakan dari APBN untuk program kesejahteraan…